REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Di era post truth, kebenaran adalah sesuatu yang tergantung oleh kepintaran membangun narasi. Jangan sampai, masyarakat terombang-ambing oleh narasi yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof Dr Widodo Muktiyo, SE M.Com mengingatkan pentingnya peran aktif tiap insan humas pemerintah dalam melakukan kontra isu maupun membangun narasi yang sesungguhnya.
"Jangan sampai bangsa kita kehabisan 'energi'," kata Widodo saat membuka pertemuan Bakohumas tingkat nasional pada Kamis (24/10).
Dikatakannya, di tengah peradaban bangsa Indonesia yang saat ini sudah memasuki peradaban teknologi 4.0, masyarakat akan menghadapi berbagai kemudahan. Tetapi juga akan menghadapi berbagai ancaman dan tantangan terhadap temuan teknologi yang ada.
Apalagi, dengan telah diresmikannya Palapa Ring yang membuat Indonesia memiliki tol langit, saat ini sebanyak 514 kabupaten/kota telah terkoneksi, di seluruh 34 provinsi. Ini menjadi prestasi bangsa tetapi sekaligus tantangan bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi ini sebagai sarana yang bersifat positif.
"Tentu kedewasaan masyarakat dalam menyikapi ini dibutuhkan. Untuk itulah Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kominfo di Provinsi, Kabupaten/Kota punya tanggung jawab bersama-sama dengan Kominfo di pusat untuk menyiapkan bagaimana literasi kita dalam menghadapi perkembangan ini," ujar dia.
Saat ini ada 171 juta lebih atau 64,8 persen penduduk Indonesia yang sudah menggunakan internet. Situasi ini menjadikan ada banyak luberan informasi yang dihadapi masyarakat. Tentunya ada banyak hal-hal yang negatif yang perlu selektifitas masyarakat tindonesia.
"Ada lebih dari 980 ribu situs negatif yang sudah diblokir. Dan, ada lebih dari 547 ribu konten-konten negatif yang sudah diblokir," ujar dia.
Sebagai Government Public Relations, peran Dinas Kominfo juga diingatkan Widodo untuk mengingatkan masyarakat terutama anak-anak muda, untuk berhati-hati dalam melakukan kegiatan komunikasi secara online. Karena ada jejak digital dan tak bisa dihapus.
"Buat adik-adik kita yang masih sekolah, ini tugas kita semua orang tua untuk mengingatkan agar supaya nanti pada saat sudah lulus sekolah, lulus kuliah, jangan sampai gagal karena jejak digitalnya bermasalah," tuturnya.
Lebih lanjut, Widodo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melaksanakan pekerjaan yang banyak. Namun, seringkali dipersepsi secara negatif dan secara sinis.
"Tanggung jawab kita sebagai profesional public relations officer di pemerintah ini bagaimana mengkomunikasikan sebaik-baiknya, bagaimana menyajikan data dan informasi ini agar masyarakat bisa menangkap secara positif. Masyarakat bisa mencerna dengan baik, dan akhirnya masyarakat mampu dan mau secara positif berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa ini," tukasnya.
Melalui momen Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2019 yang saat ini sedang berlangsung di Pangkalpinang, Widodo juga mengingatkan peran humas pemerintah untuk bersikap milenial, salah satunya dengan aktif menyajikan postingan-postingan yang positif di media sosial.
"Kalau di IKP sudah kami canangkan, semua Humas IKP diharapkan punya medsos dan aktif dalam medsos, serta punya followers yang cukup banyak. Tentu tidak bijak kalau kita humas pemerintah tapi kita tidak punya media sosial, tidak punya followers. Tidak aktif memposting setiap hari. Inilah tantangan kita agar tidak kalah dengan PR-PR swasta," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika