Rabu 02 Sep 2015 13:07 WIB

Humas Jadi Organ Pelengkap, Pemerintahan Diminta Introspeksi

Wagub Lemhannas Laksdya Didit Herdiawan (tengah).
Wagub Lemhannas Laksdya Didit Herdiawan (tengah).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Humas merupakan organisasi penting dan strategis terkait eksistensi dan pertumbuhan di lembaga atau institusi pemerintahan maupun badan usaha. Tumbuhkembangnya dan maju mundurnya organisasi, akan ditentukan penyelenggaraan dan pemberdayaan rugas, peran, dan fungsi humas secara efektif.

Wakil Gubernur Lemhannas Laksdya Didit Herdiawan menyatakan, humas merupakan ujung tombak dan garda terdepan dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan mempengaruhi publik untuk mendukung program pemerintah. Karena itu, dapat dipahami, dalam setiap pertemuan, praktisi humas pemerintah senantiasa diingatkan kembali atas besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban kehumasan pemerintah.

"Berat dan kompleksnya tantangan yang dihadapi kehumasan pemerintah tersebut, tentu harus disikapi dan diantisipasi secara cerdas. Praktisi humas harus melakukan instropeksi menyeluruh terhadap kinerja humas di instansi masing-masing," kata Didit saat membuka 'Pertemuan Tematik Bakohumas' di Lemhannas, Rabu (2/9).

Menurut dia, harus jujur diakui, kehumasan pemerintah keberadaannya masih kurang diperhitungkan dalam dinamika lembaga maupun institusi negara. Perilaku organisasi yang mengesampingkan keberadaan humas selama ini, telah membentuk paradigna maupun mindset kehumasan pemerintah yang menempatkan dirinya sebagai organ pelangkap semata.

"Harus disadari bersama, praktisi humas pemerintah tidak hanya mengemban tugas, peran, dan fungsi normatif kehumasan. Lebih daripada itu, sesungguhnya humas pemerintah merupakan ujung tombak dan agen perubahan yang berperan aktif memperkuat wawasan kebangsaan lingkungannya," kata mantan wakil KSAL tersebut.

Sementara itu, Plt Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Djoko Agung Harijadi mendukung diselenggarakannya kegiatan tersebut. Kegiatan pertemuan tematik Bakohumas Lemhannas diikuti 416 instansi pusat dan daerah, mulai kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, perguruan tinggi negeri, hingga BUMN/BUMD.

"Ini program bagus, karena lembaga masing-masing punya kewajiban untuk mengomunikasikan program-programnya kepada masyarakat. Semoga kinerja humas setelah mengikuti kegiatan ini semakin meningkat," kata Djoko.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement