REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku menolak tawaran menjadi menteri pada Kabinet Jokowi-Maruf Amin karena ingin menyelesaikan tugasnya memimpin Kota Pahlawan. Risma merasa, secara hitung-hitungan, dirinya rugi menolak tawaran menteri tersebut karena jabatannya sebagai wali kota hanya tinggal satu tahun. Sementara jika menerima tawaran menteri, jabatannya bisa sampai lima tahun.
"Kalau saya ngomong pribadi, pasti saya juga kepingin pergi (jadi menteri). Maksudnya siapa gak pingin. Kalau mau ngitung untung rugi, saya tinggal satu tahunan. Sementara jabatan itu (menteri) kalau saya baik bisa lima tahun," ujar Risma saat menggelar konferensi pers di rumah dinasnya, Rabu (23/10).
Risma juga mengaku menyadari kerugian lainnya ketika dirinya menolak jabatan menteri tersebut. Dimana, setelah selesai jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya, dirinya kemungkinan lama tidak menduduki jabatan pemerintahan. Karena untuk kembali berkontestasi di dunia politik, harus menunggu hingga bertahun-tahun.
"Sebetulnya kalau saya hitung saya rugi juga. Karena kan kalau saya nanti mau daftar apa lagi gitu, kan nunggu lama," kata wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut.
Namun demikian, Risma mengaku tidak masalah mengambil risiko tersebut. Dia tetap ingin menyelesaikan kewajibannya sebagai Wali Kota Surabaya, apapun risikonya. Risma merasa dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjaga pembangunan Surabaya berjalan lancar. Karena dia akan merasa berdosa jika dia memilih jabatan menteri, kemudian pembangunan di Surabaya tidak berjalan dengan baik.
"Saya ingin sampaikan, saya harus menjaga kota ini sampai saya berakhir. Kalau nanti pemilihan lagi kan rakyat bukan memilih saya, bukan tanggung jawab saya lagi. Tapi lalu sekarang ada apa-apa, rakyat memilih saya. Kalau terjadi apa-apa saya ikut dosa," ujar Risma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
