Selasa 22 Oct 2019 18:48 WIB

Pilih Prabowo, Bamsoet: Jokowi Ingin Ciptakan Stabilitas

Bamsoet yakin Jokowi memiliki kalkulasi politik saat menempatkan orang di kabinet.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Edy Prabowo menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pengumuman nama menteri kabinet jilid II di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).
Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Edy Prabowo menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pengumuman nama menteri kabinet jilid II di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo ingin menciptakan rekonsiliasi politik dan stabilitas pemerintahan selama lima tahun mendatang. Hal itu yang membuat Jokowi menunjuk Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi menteri.

"Saya kira apa yang muncul hari-hari ini, termasuk kehadiran Prabowo, merupakan rekonsiliasi politik yang ingin diciptakan Jokowi untuk stabilitas pemerintahan lima tahun mendatang," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10).

Baca Juga

Dia menilai, meskipun rekonsiliasi sudah tercipta di parlemen, namun kemungkinan akan diperkuat di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Menurut Bamsoet, Jokowi memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan komposisi kabinet di periode keduanya, yaitu setelah diumumkan sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 pada Juni lalu.

Dia meyakini Presiden telah memiliki kalkulasi politik yang sangat matang untuk menempatkan orang per orang dalam posisi di kementerian.

"Karena itu kalau saat ini ada sejumlah sosok baru yang diperkenalkan, saya yakin itu berdasarkan kalkulasi politik yang matang untuk mengisi posisi-posisi di kabinet. Kabinet kedepan memang diperlukan kekompakan dan langkah cepat untuk merealisasikan visi-misi dan program Presiden," ujarnya menjelaskan.

Bamsoet menilai masuknya Gerindra di dalam kabinet tidak akan mengurangi mekanisme check and balances, khususnya di parlemen. Menurut dia, yang dikritik bukan Presiden namun kebijakan dan langkah-langkah yang dibuat para menteri.

"Justru kami berharap para menteri ke depan bekerja lebih keras lagi agar presiden tidak dikritik di parlemen," katanya menegaskan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement