Selasa 22 Oct 2019 01:01 WIB

Calon Menteri Kalangan Profesional yang Muncul Sangat Layak

Calon menteri dari kalangan profesional punya prestasi dan keahlian.

Mahfud MD  ke Istana. Pakar Hukum Mahfid MD usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).
Foto: Republika/ Wihdan
Mahfud MD ke Istana. Pakar Hukum Mahfid MD usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon menteri dari kalangan profesional yang sudah datang ke Istana Negara pada Senin (21/10) memiliki kapasitas yang sangat layak masuk kabinet. Asalkan, para menteri dari kalangan profesional ini diberikan kesempatan untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitas mereka saat menjalankan tugas nantinya.

"Misalkan Mahfud MD, Nadiem Makarim, Whisnutama saya melihat sangat layak dan cocok, karena secara integritas masih bisa diandalkan, punya prestasi dan keahlian," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin di Jakarta, Senin (21/10).

Baca Juga

Tiga nama tersebut kata Ujang Komaruddin telah menunjukkan prestasi dan sukses di bidangnya masing-masing saat berkarier sebagai profesional. "Tinggal kita beri peluang dan kesempatan mereka untuk bekerja, nah kita baru bisa menilai ketika nanti setelah 100 hari, apakah berjalan atau tidak, tidak bisa beberapa hari langsung dinilai baik buruknya," kata dia.

Sementara itu, terkait nama lain yang berasal dari partai politik yang juga telah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana pada Senin ini kata dia, juga memiliki kapasitas untuk menjadi menteri. "Secara latar belakang Prabowo mumpuni kalau dia membantu di Menhan, kita tidak bisa menutup mata bahwa Prabowo ahli di situ, kan dia sudah Letjen bintang tiga," ucapnya.

Hanya dengan masuknya Prabowo ke dalam jajaran kabinet, artinya Partai Gerindra positif menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. "Prabowo sudah dipanggil, artinya Gerindra sudah akan menjadi bagian koalisi Presiden Jokowi. Tinggal menyisakan PKS, ini kan memperlemah, mematikan oposisi, tidak baik dalam konteks cek dan balans dalam berdemokrasi," ujarnya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement