REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Ujang Komarudin menilai permasalahan korupsi akan menjadi batu sandung bagi pemerimtahan Presiden Joko Widodo periode kedua. Pemberantasan korupsi merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
"Tentu akan menjadi ganjalan bagi Jokowi ke depan. Masyarakat butuh pemberantasan korupsi. Ya Jokowi harus memberinya. Bukan sebaliknya. Rakyat butuh A ya kasih A, jangan kasih B," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (21/10).
Dia mengatakan, rakyat tidak akan tinggal diam dan akan menagih janji kampamye presiden terlantik berkenaan dengan pemberantasan korupsi. Lanjut dia, publik tentu akan bergerak jika selalu dikecewakan. Dia meminta, Jokowi untuk menjaga amanah dan tidak mengecewakan rakyat.
"Jangan buat kebijakan yang merugikan dan berlawanan dengan kehendak rakyat, termasuk soal Perppu KPK. Rakyat sedang menungu," kata Ujang lagi.
Presiden Jokowi resmi dilantik sebagai presiden untuk kali kedua pada Ahad (20/10). Dalam pidato pelantikannya itu, Jokowi menekankan sejumlah masalah mulai dari pengembangan Sumber Daya Mansuia (SDM), kemajuam ekonomi, pembangunan infrastruktur hingga penyederhanaan kendala dalam regulasi.
Ujang menilai, persoalan ekonomi dan pembangunan memang masih belum tuntas. Begitu juga pembangunan infrastruktur yang masih di tengah jalan juga perlu diselesaikan.
Dia mengatakan, persoalan ekonomi dan pembangunan masih akan menjadi agenda utama Jokowi. Menurutnya, Jokowi tetap akan terkena imbas jika kondisi perekonomiam tidak bagus. Presiden pejawat itu, dia melanjutkan, juga akan disalahkan jika infrastruktur yang dibangun dari utang tidak selesai rampung.
Ujang berpendapat, pidato Jokowi saat pelantikan akan menjadi kelemahan dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Sebab, dia mengatakan, korupsi yang sudah menggurita tidak jadi prioritas utama. Ada juga soal HAM yang juga harus ditegakkan tak menjadi agenda prioritas hingga demokrasi yang harus dijaga juga tidak dibicarakan.
"Disinilah rakyat bertanya-tanya. Publik meragukan kesungguhan Jokowi dalam komitmen pemberantasan, penegakan HAM, dan menjaga demokrasi," katanya.
Kendati, Ujang menilai bahwa pidato Jokowi tahun ini memang menekankan untuk memaksimalkan dan mengembangkan hasil kerja yang sudah dicapai dalam lima tahun kemarin. Dia mengatakan, program Jokowi di jilid ke II bagian dari kelanjutan nawacita jilid I.
"Jadi apa yang belum baik di periode pertama akan diperbaiki di kabinet jilid keduanya dengan lima pendekatan yang sudah dikemukan dalam pidatonya kemarin," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika