REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai pelantikan presiden dan wakil presiden, Partai Nasdem berencana menggelar pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pertemuan tersebut merupakan ajang menjalin komunikasi kembali usai pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"InshaAllah setelah Pak Jokowi dilantik dan kabinet diumumkan, kami pertama akan kunjungi PKS dan dipimpin oleh ketua umum. Bahkan sudah ditentukan harinya," ujar Politikus Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10).

Nasdem juga menyampaikan rasa hormatnya kepada PKS. Sebab usai Pemilu 2019 hingga saat ini, partai tersebut tetap teguh dengan prinsipnya sebagai oposisi.

"Karena PKS dengan genuine politiknya jelas, lebih baik tidak masuk koalisi. Kalau sudah menang (pemilu), itulah yang menjalankan pemerintahan," ujar Sugeng.

Ia juga menceritakan, awalnya Partai Nasdem ingin bertemu dengan PKS sebelum pelantikan presiden. Namun, mereka tak merealisasikannya agar pertemuan tersebut tidak dianggap sebagai ajang lobi-lobi politik.

"Kalau pertemuannya sebelum kabinet diumumkan, seolah-olah dalam rangka koalisi, tidak koalisi. Lebih baik diadakan setelah Pak Jokowi dlantik dan kabinet diumukan, sehingga kita sudah lepas dari persoalan yang sifatnya konspiratif," ujar Sugeng.

Sementara itu, politikus PKS Nasir Djamil membenarkan bahwa akan ada pertemuan antara partainya dan Nasdem. Namun, ia belum dapat memastikan waktu pertemuan tersebut akan diselenggarakan.

Ia pun menyambut baik pertemuan antara PKS dan Nasdem yang sebelumnya berlawanan pandangan politik. Sebab, hal seperti itu akan menjadi ajang untuk kembali membangun silaturahmi dan komunikasi.

"Ini tradisi harus dibangun ke depan jangan kalau ada maunya bertemu. Saya pikir agenda pertemuan ketua umum politik harus jadi tradisi," ujar Nasir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika