REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (18/10). Pertemuan yang dilakukan dua hari jelang purna tugas JK sebagai wakil presiden itu digelar di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengungkap isu soal Papua dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tema yang banyak dibicarakan dalam pertemuan tersebut.
"Kami bicara banyak soal Papua, soal KPK, kita diskusikan secara terbuka, dan kita bisa saling mengerti apa sudut pandang pemerintah dan apa sudut pandang kita di situ," ujar Mahfud kepada wartawan usai pertemuan.
Mahfud mengatakan, dalam pembicaraan tersebut mereka sependapat, ada jalan keluar mengenai KPK maupun Papua yang saat ini menjadi maslah publik yakni melalui konstitusi. Karena itu, masyarakat diminta tetap menggunakan jalur jalur konstitusional.
"Konstitusi memberi banyak jalan dan kita harus ikuti jalan-jalan yang ditentukan oleh konsitusi itu, apakah soal papua yang sering dikaitkan dengan masalah separatisme, apakah soal KPK yang sering dikaitkan dengan penguatan pelemahan dan sebagainya itu biasa di negara demokrasi," ujar Mahfud.
"Nantinya akan menuju jalur konstitusional yang insya Allah bisa diterima oleh kita semua," ujar Mahfud," ujarnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengungkap, dalam pertemuan itu Suluh Kebangsaan menyampaikan selamat dan terimakasih kepada JK yang akan purna tugas pada 20 Oktober mendatang.
"Terimakasih atas jasa jasa Pak JK selama minimal lima tahun terakhir yang telah bersinergi dengan baik dengan Pak Jokowi, sehingga Indonesia berjalan di jalan yang selamat dan relatif lebih maju, meskipun tidak sempurna pasti lebih maju," ujar Mahfud.
Para anggota Suluh Kebangsaan juga, kata Mahfud, berharap meskipun tak lagi menjadi wapres, JK tetap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara.
"Karena orang seperti beliau itu akan selalu ditunggu perannya untuk kebaikan bangsa dan negara," ujar Mahfud.