REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko menekankan bahwa pembatalan parade budaya yang sedianya diadakan setelah pelantikan presiden dan wapres di Gedung MPR, bukan dilandasi alasan keamanan. Pembatalan tersebut, ujarnya, murni karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin bisa langsung bekerja setelah dilantik. Selain itu, Moeldoko juga menyebut bahwa presiden ingin rangkaian pelantikan berlangsung khidmat dan sederhana. 

"Pembatalan apakah ada kaitan dengan keamanan, tidak. Jelas pesannya, presiden ingin cepat bekerja saja. Tidak ada pertimbangan lain, termasuk keamanan," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Rabu (16/10).

Meski dibatalkan, pihak panitia pelaksana mengaku tak bisa membendung minat relawan untuk turun ke jalan dan mendatangi istana merdeka. Ketua Panitia Pelaksana Parade Budaya, Andi Gadi Nena Wea, menyampaikan bahwa dirinya masih bernegosiasi dengan pihak istana agar para relawan bisa dikoordinir masuk ke istana.

"Banyak relawan dari Eropa dan AS, hadir. Jadi nanti nanti saya dan mas Budi Arie (Projo) akan kumpulkan seluruh relawan, kalau pun tidak ada parade budaya kami akan sambut presiden saat pulang ke istana. Kami tidak akan biarkan Pak Jokowi sendirian," kata Andi.

Andi juga menyebut bahwa rangkaian acara syukuran yang digelar di sejumlah daerah tetap berjalan. Di Yogyakarta misalnya, parade budaya akan dipusatkan di Jalan Malioboro pada Ahad (20/10) nanti dimulai pukul 15.00 WIB. Selain Yogyakarta, panitia juga sedang menyiapkan acara syukuran pelantikan di Surabaya, Kuningan, dan wilayah lain.

"Persiapan sebetulnya sudah 95 persen. Kami minta maaf. Pengerahan massa tidak dapat kami hindari, karena massa dalam jumlah besar tetap akan hadir di istana. Kami bisa menerima pembatalan parade budaya (Jakarta). Namun di daerah tetap berjalan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika