REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG, – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bekerja sama menyelesaikan persoalan di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kota tersebut. Permintaan ini disampaikan saat ia meninjau langsung kondisi Rusunawa Karangroto di Semarang, Rabu.

Menurut Agustina, pengelolaan rusunawa memang berada di bawah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), namun seluruh OPD terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan Dinas Sosial (Dinsos) juga harus terlibat aktif. "Supaya kita temukan akar persoalan di lapangan dan menyelesaikannya segera," ujarnya.

Dalam kunjungannya, Agustina menemukan berbagai masalah yang dikeluhkan warga Rusunawa Karangroto, mulai dari tidak adanya ruang bermain anak, akses fasilitas PAUD yang jauh, kebijakan pembayaran listrik, hingga rusunawa yang rawan banjir. "Kami mendorong teman-teman dinas agar lebih memperhatikan warganya, terutama di rusun," tambahnya.

Agustina juga mengakui adanya keterbatasan dana pemeliharaan. Dari 12 wilayah sebaran rusunawa dengan total 48 bangunan yang memiliki 2.832 unit, hanya tersedia anggaran pemeliharaan sebesar Rp1 miliar. Sementara itu, total kerusakan bangunan yang tercatat sudah mencapai Rp7,2 miliar, sedangkan pendapatan dari retribusi rusunawa hanya Rp4,9 miliar per tahun.

Rusunawa Karangroto, dibangun pada 1996, memiliki 104 unit yang tersebar di dua lantai. Salah satu warga, Dwi, mengonfirmasi bahwa bangunan tersebut sudah tua dan mengalami banyak kerusakan seperti kusen yang rusak, plafon keropos, serta masalah banjir di lantai bawah saat hujan lebat karena posisi tanah lebih rendah dari jalan dan saluran air di depan yang sudah tinggi.

"Kami mendengar akan ada renovasi pintu kamar mandi, tetapi tertunda. Kami berharap renovasi bisa segera dilakukan, meski bertahap," ungkap Dwi, yang telah tinggal di rusunawa tersebut selama 13 tahun.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika