Selasa 15 Oct 2019 10:04 WIB

Sekalipun Ada yang Kemecer, PAN Memilih di Luar Kabinet

PAN memilih di luar kabinet karena suara arus bawahnya.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, pada pertemuan tertutup di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, pada pertemuan tertutup di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekalipun ada sejumlah pengurus yang ‘kemecer’ ngebet numpang berkuasa, PAN tetap memilih berada di luar kabinet. Sebagian besar pengurus tetap mengikuti nasihat Amien Rais.

Dari pernyataan Presiden Joko Widodo, menurut anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN Dradjad Wibowo, masyarakat  bisa melihat sendiri bahwa Istana memang menginginkan PAN bergabung dalam pemerintahan. Bahkan, lanjut dia, salah satu tokoh pemerintahan pernah menyebutkan tawaran kursi kabinet untuk satu nama pengurus di PAN. Memang faktanya seperti itu.

"Harus saya akui, ada sebagian unsur pengurus DPP PAN yang “kemecer”, atau tergiur sampai menetes air liur, ingin “numpang” berkuasa. Bagi saya itu jauh dari etika politik yang baik,” kata Dradjad dalam pesan watsapp kepada Republika.co.id, Selasa (15/10).

Yang jelas, kata Dradjad, sebagian besar pengurus DPP PAN dan juga pengurus Wilayah dan Daerah menginginkan PAN di luar pemerintahan. Mereka juga sangat mengikuti nasihat pak Amien.

Anggota PAN di DPW PAN dan DPP PAN, ungkap Dradjad,  juga lebih sering bertemu dengan pemilih PAN. Mereka bisa menjadi sasaran kekecewaan pemilih jika PAN loncat pagar.

"Jadi saya rasa dalam pertemuan dengan Pak Jokowi,  bang Zul (Ketum PAN Zulkifli Hasan) mengemukakan sikap PAN yang di luar pemerintahan. Kalau bahasa bang Zul, mendukung tapi dari luar,” ungkap salah satu politikus PAN kepercayaan Amien Rais ini.

Dipaparkannya, demokrasi di seluruh belahan dunia memerlukan parpol yang mampu melakukan checks and balances. Parpol yang bisa memberikan alternatif kebijakan yang lebih baik. Jadi beroposisi itu bukan berarti harus musuhan apalagi cakar-cakaran.

PAN memilih mengambil peran tersebut agar demokrasi Indonesia sehat dan dewasa. Agar masyarakat mempunyai menu kebijakan yang semakin berkualitas. Selain tentunya, sebagai wujud ikatan moral dan apresiasi terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam Pilpres dan Pileg 2019.

Sebelumnya Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (14/10). Usai pertemuan, Jokowi mengakui mereka juga membicarakan soal koalisi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement