REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono, menyebutkan, kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) pada era pemerintahan Joko Widodo perlu diapreasiasi tinggi. Apreasiasi terutama dalam membantu keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pembangunan infrastruktur yang banyak digenjot selama lima tahun terakhir.
"Keberhasilan pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi yang akhirnya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya, Ahad (13/10).
Terkait pembangunan infrastruktur, ia menjelaskan, memerlukan lahan untuk dibebaskan. Proses pembebasan lahan akan menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang berkaitan dengan lahan.
Selama pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur, ia mengatakan, hampir tidak ada konflik sosial terkait pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. "Tentu ini tidak lepas juga dari kerja kerja BIN yang banyak melakukan pengalangan dan pendekatan kepada masyarakat sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur, yang mana informasi yang didapat dari lokasi objek proyek infrastruktur yang Akan dibangun disampaikan BIN kepada Presiden Jokowi," kata Arief.
Ia mengatakan, fungsi intelijen melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan prapembangunan infrastruktur. Tujuannya, mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan akan adanya potensi hambatan dalam pelaksanaan proyek proyek infrastruktur.
Ia menambahkan hal itu untuk memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk potensi terjadinya konflik sosial yang pada akhirnya bisa diatasi oleh pemerintah. Untuk itu, ia mengatakan, kinerja BIN yang dikepalai oleh Budi Gunawan menunjukkan bahwa BIN menempatkan presiden sebagai single client.
Selain itu, ia juga menilai, Budi Gunawan membawa menjadi BIN sebagai garis terdepan untuk mengamankan dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan program pembangunan infrastruktur Jokowi secara senyap, cepat, dan akurat "Budi Gunawan juga berhasil menjadikan institusi BIN dalam menyeimbangkan dan menjalankan tugas-tugas intelijen dan mengawal proses demokrasi yang terkonsolidasi. Sehingga dalam pemilu 2019 yang telah menciptakan polarisasi di masyarakat dapat disatukan kembali lewat kerja Budi Gunawan yang berhasil menjembatani pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto," ucap Poyuono.
Sebagai informasi, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 di angka 5,0 persen. Sementara pada Agustus lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu 5,08 persen. Padahal, target dalam APBN 2019 adalah 5,3 persen yang dikoreksi menjadi 5,2 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika