REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan kasus penyerangan pada Wiranto saat berkunjung ke Pandeglang, Banten Kamis (10/10). Kasus ini, dinilai PKS bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintah.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, perlu ada investigasi menyeluruh terhadap kasus ini. "Bisa jadi preseden yang buruk ke depan. Bukan hanya memproses pelaku tapi yang utama memetakan apa motif dan polanya. Itu termasuk yang harus dievaluasi. Semua mestinya terantisipasi," ujar Mardani, Kamis (10/10).
Menurut Mardani, prosedur pengamanan Wiranto mesti dievaluasi. Anggota DPR ini juga menekankan agar fungsi intelijen pemerintah bekerja dengan benar.
Politikus PKS Nasir Djamil mempertanyakan bagaimana seorang Menkopolhukam bisa diserang secara terbuka. Ia menilai, penusukan terhadap pejabat negara itu menunjukkan bahwa standar operasional pengamanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
"Sungguh disayangkan pejabat sekelas Menko bisa mengalami penusukan. Karena itu, wajib dievaluasi dan diambil tindakan hukum yang tegas kepada tim pengamanan yang melekat kepada Menko Polhukam tersebut", ujar Nasir Djamil, Kamis (10/10).
Nasir mengharapkan agar ada upaya dari pemerintah untuk mengusut kasus penusukan itu secara profesional. Ia berharap agar pejabat-pejabat di pemerintahan memperhatikan pengamanan saat melakukan kunjungan lapangan.
"Dari upaya itu nanti akan ketahuan apakah prosedur pengamanan terhadap pejabat negara telah dilakukan sesuai standar atau tidak," ujar Nasir.
Nasir juga meminta pelaku agar diproses secara hukum. Polisi harus menjelaskan motif dan dan siapa sebenarnya pelaku penusukan tersebut. Wiranto diserang saat berkunjung ke Pandeglang, Kamis (10/10) pagi ini. Polisi menyebut, penyerang Wiranto dua orang, yang merupakan suami istri. Polisi juga mengecap penyerang Wiranto terpapar ISIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika