REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa, mengungkapkan, hampir 100 persen atau semua kekuatan TNI AD akan bersiaga melakukan pengamanan saat proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih berlangsung. Menurutnya, TNI AD akan membantu menciptakan kondisi yang aman di seluruh Indonesia.
"Biasanya bukan satuan tempur yang dilibatkan. Tapi satuan teritorial. Ini semata-mata untuk kita siap di mana pun itu. Makanya kami inventarisasi. Kalau jumlah, hampir 100 persen kekuatan TNI AD," jelas Andika di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, (9/10).
Ia menerangkan, memang tidak semua kekuatan TNI AD tersebut menjadi pasukan yang akan berada di sekitar lokasi pelantikan. Tapi, prajurit-prajurit yang berada di lokasi lain, baik di daerah dan kota lain, ikut fokus pada proses pengamanan di wilayahnya masing-masing.
"Apakah itu identifikasi, kemudian juga bagaimana berusaha membantu menciptakan kondisi bagus. Semua elemen dikerahkan oleh panglima Kodam," jelas dia.
Sejauh ini, berdasarkan laporan para Panglima Komando Utama (Pangkotama) dan para komandan satuan di seluruh Indonesia, situasi dan kondisi di wilayah secara umum sudah sangat baik. Rencana demonstrasi tidak begitu banyak terlihat, hanya ada di sekira 30 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia.
"Itu inventarisasi kami tadi. Situasinya ternyata memang hanya beberapa tempat saja. Beberapa itu lebih kecil dari 30 persen dari seluruh wilayah yang kami undang kecuali Papua," tuturnya.
Andika mengatakan, konsep operasi pengamaman akan dilakukan oleh Panglima TNI. Ia sudah melakukan pembahasan dengan seluruh jajaran TNI AD terkait kerja sama dengan para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
"Bagaimana kita bekerja sama dengan rekan di daerah atau jajaran dari Polri, pemerintah daerah, itu tadi kita bahas. Termasuk bagaimana bertindak apabila kita mendapatkan pesanan atau informasi yang kira-kira kalau di jajaran bawah tidak tahu," katanya.