REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengakui partainya menargetkan sejumlah komisi strategis di DPR untuk dipimpin. DPP partai berlambang pohon beringin menargetkan tetap mengamankan tiga komisi, yakni Komisi I Bidang Luar Negeri, Komisi II Bidang Dalam Negeri, dan Komisi XI Bidang Keuangan.
Menurut Agung, meskipun sudah mengincar sejumlah komisi, belum disepakati siapa yang bakal ditempatkan dalam posisi tersebut. Ia mengklaim DPP masih mengkaji nama-nama anggota DPR terpilih dari Golkar untuk ditugaskan ke tiga komisi.
"Belum diputus siapa. Tentu nanti dibagi-bagi, setidaknya di Komisi I (luar negeri), II (dalam negeri), XI (keuangan). Mungkin bisa tambah komisi atau di badan lain," ujar Agung kepada Republika di Universitas Nasional, Selasa (8/10).
Mantan ketua umum Golkar versi musyawarah nasional (munas) Jakarta itu mengatakan, Golkar berhak atas tiga kursi ketua komisi dan sembilan kursi wakil ketua komisi atau badan di DPR. Ia bahkan berharap perolehan kursi ketua komisi bisa bertambah dengan lobi-lobi politik yang tengah dilakukan.
"Kita dapat tiga ketua komisi dan sembilan wakil ketua komisi atau di badan-badan. Dari 17 posisi, kami berjuang supaya sekitar 14-15 posisi baik ketua maupun wakil. Minimal empatlah ketua, yang lain wakil," katanya.
Selain Golkar, Komisi I Bidang Luar Negeri juga menjadi incaran Fraksi Gerindra dan PKS. Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, alasan partainya mengincar kursi ketua Komisi I karena sesuai dengan visi-misi Gerindra yang menginginkan pertahanan nasional yang kuat.
"Gerindra itu sesuai visi-misi Gerindra Pak Prabowo itu ada lima sebetulnya. Pertama pertanian, kedaulatan pangan, kedua pertahanan, ketiga energi, keempat air, kelima pemerintahan yang kuat atau di politik. Lima itu konsentrasi intisari dari visi misi program Prabowo kalau bangsa ini mau maju fokus di situ," ujar Ketua DPP Partai Gerindra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).
Selain Komisi I, ia juga tak menampik, Partai Gerindra juga menginginkan kursi ketua komisi IV, III, dan VII. Kendati demikian, Partai Gerindra berharap hal itu bisa diselesaikan melalui musyawarah. "Kalau nanti tidak musyawarah, baru dengan cara dibagi digilir. Pertama, PDIP pilih dulu satu, Golkar pilih satu, Gerindra, dan sampai PPP nanti terus berputar sampai habis," ujarnya.
Keinginan untuk menduduki Komisi I juga pernah dilontarkan PKS. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini. “PKS ingin menempatkan kader terbaiknya menjadi ketua Komisi I dan atau ketua Baleg," kata Jazuli.
Ia mengatakan, alasan PKS mengincar Komisi I dan ketua baleg (badan legislasi) karena posisi tersebut dinilai strategis. Namun, ia belum mau mengungkapkan siapa kader yang akan menempati kursi ketua komisi tersebut.
Anggota DPR berswafoto bersama Presiden RI, Jokowi usai pelantikan anggota DPR baru periode 2019-2024.
Sementara, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menargetkan PKB bisa menduduki posisi ketua di sejumlah komisi bagus DPR, salah satunya Komisi X. "PKB punya basis dengan konsep tiga agenda besar yang disampaikan ketua umum ketika muktamar. Pertama, pendidikan. Kita akan concern di sana," kata Cucun.
Ia mengatakan, secara hitung-hitungan PKB bakal mendapatkan dua kursi ketua komisi dan tujuh wakil ketua komisi. Namun, dirinya enggan memberi tahu kursi ketua komisi mana satu lagi yang menjadi incaran PKB. Prinsipnya, kata Cucun, mengisi komisi di manapun PKB tetap bisa mengawal isu yang menjadi perhatian PKB. Pasalnya saat ini sudah ada fungsi koordinasi antarkementerian.
"Seperti keberpihakan kita terhadap pesantren bukan hanya di Komisi VIII, melainkan Kementerian PUPR yang memberikan kewenangan untuk fisiknya kita kawal juga di Komisi V," ujarnya.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengincar kursi ketua di Komisi X. Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto mengatakan, Komisi X menjadi pilihan karena terkait dengan kekuatan elektoral partai politik yang harus mulai dibangun untuk menghadapi Pemilu 2024.
"Kalau misalnya kita bicara kartu-kartunya Jokowi, enggak bisa itu kan berlanjut dan itu berarti di Komisi X. Sebuah komisi yang sesungguhnya bukan termasuk komisi favorit,” ujarnya.
Selain Komisi X, PDIP juga menginginkan Komisi IV dan VIII. Namun, menurutnya Fraksi PDIP belum memutuskan apakah akan mengambil kursi pimpinan di tiga komisi tersebut. Sebab pembagian kursi pimpinan di komisi tidak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa mengingat Jokowi baru membentuk kabinet setelah dilantik bersama Ma'ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
“Kalau itu dibentuk pun hari ini belum ada mitra kerjanya. Presiden baru saja membubarkan rapat terakhir kabinet. Artinya, kan sudah bubar,” katanya. N rizky suryarandika/febrianto adi saputro, ed:agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika
