REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi kabar masuknya kader Partai Gerindra ke dalam komposisi menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Ia menyatakan belum ada pembicaraan formal mengenai hal tersebut.
Ia menyatakan keputusan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah merupakan kewenangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Hingga saat ini, menurutnya, Prabowo belum memutuskan resmi gabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Belum ada pembicaraan formal ke Gerindra soal itu dan kita sudah sampaikan bahwa keputusan berkoalisi atau oposisi di tangan Prabowo," katanya saat diwawancara di Universitas Nasional pada Selasa, (8/10).
Mantan wakil ketua DPR RI itu mengatakan partai-partai yang tergabung dalam KIK belum membuka komunikasi resmi ke Gerindra soal posisi menteri. Begitu juga pihak Istana yang belum membuka keran komunikasi resmi.
"Belum ada komunikasi dari presiden terpilih," ujar alumni Universitas Indonesia itu.
Kendati demikian, ia merasa pintu komunikasi Gerindra dan KIK masih terbuka. Menurutnya, pembicaraan soal menteri akan makin intens jelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober.
"Saya kira tentu dinamikanya semakin dekat pelantikan (Presiden) makin tinggi komunikasinya. Kita lihat saja lah," ucapnya.
Di sisi lain, ia membantah adanya tawaran kepadanya guna mengisi kursi di kabinet kerja jilid II. Fadli saat ini merupakan ketum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
"Enggak lah (jadi menteri), itu isu saja," ucapnya.
Sebelumnya, muncul isu soal nama-nama yang diajukan Gerindra untuk mengisi pos menteri kabinet Jokowi. Tiga orang itu adalah Waketum Gerindra Fadli Zon, Waketum Gerindra Edhy Prabowo dan Sandiaga Uno yang segera kembali ke partai berlambang kepala burung Garuda itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika