REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan soal portofolio menteri antara Prabowo Subianto dan pihak Istana. Pembicaraan itu seputar kemungkinan Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan.
"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu. Sekali lagi kita tidak serta merta menerima tawaran itu," kata Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (7/10).
Muzani mengatakan, Gerindra menyadari posisinya di Pemilu 2019 sebagai lawan utama Joko Widodo dan koalisi. Menurut dia, Prabowo pun belum mengajukan secara rinci posisi yang diajukan bila diajak berkoalisi.
Muzani juga membantah adanya informasi dari Wakil Ketua Gerindra Arief Poyuono yang menyebut Prabowo meminta tiga menteri pada koalisi. Pada dasarnya, Muzani mengklaim, Gerindra hanya ingin berkontribusi dalam posisi yang bisa membuat Gerindra 'mencicil janji kampanyenya' pada masyarakat.
"Jadi Pak Prabowo tidak gede rumongso atau tidak menggeret-geret, beliau masih menunggu proses ini sebagai sebuah cara kita kelola negara bila kita ditawari dan itu betul-betul jadi tugas negara," ujar dia.
Isu seputar tawar menawar menteri sempat terdengar saat Muzani berkontestasi sebagai kandidat ketua MPR. Dalam musyawarah, dari sembilan parpol dan satu kelompok DPD, hanya Gerindra yang mendukung Muzani menjadi Ketua. Gerindra akhirnya melunak dan Bambang Soesatyo menjadi Ketua MPR.
Prabowo disebut menerima keputusan tidak dipilihnya Gerindra sebagai Ketua MPR itu, dengan iming-iming posisi menteri. Namun, kabar tersebut tak dibenarkan, tidak pula dibantah oleh Muzani. Ia mengaku tidak mengetahui isu tersebut.
"Saya tidak tahu tapi saya ambil kesimpulan bisa terkait bisa tidak terkait tapi yang pasti beliau ambil keputusan dan saya nurut saja. Saya ikut," kata Muzani.
Muzani juga mengatakan, Prabowo sempat kecewa dengan tidak dipilihnya Gerindra sebagai ketua MPR RI. "Agak kecewa karena katanya kita mau reunifikasi katanya kita mau rekonsiliasi tapi diminta untuk kita minta hanya sekadar ketua MPR gak ada yang setuju," ujarnya lagi.
Terlepas dari dinamika yang ada, Muzani menegaskan, Gerindra tetap menyerahkan pada Jokowi dalam menentukan protofolio kabinetnya. Ia juga menyatakan, pada dasarnya Gerindra sudah memberikan pandangannya bila diajak bergabung dengan koalisi.
"Kami sudah sampaikan cara kami bisa bergabung, Kalau Presiden bisa terima itu ya tentu kami bismillah niat bersama-sama untuk melakukan perbaikan tapi kalau itu dipahami sebagai sebuah perbedaan ya sudah itu teserah Presiden," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika