REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Beredarnya foto slip gaji Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono yang diunggah di sebuah akun media sosial, mendadak jadi perbincangan banyak pihak. Dalam postingan tersebut tertera gaji sang bupati sebesar Rp 5,9 juta, setelah dipotong untuk zakat. Orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun ikut berkomentar terkait dengan gaji sang bupati tersebut.
“Soal gaji kepala daerah yang sebesar itu, saya kira bukan rahasia umum lagi,” ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menanggapi perihal postingan slip gaji Bupati Banjarnegara tersebut, Ahad (6/10).
Menurutnya, publik atau masyarakat umum sudah banyak yang tahu kalau gaji kepala daerah hanya sebesar itu. Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak ‘rebutan’ jadi kepala daerah dan kalau tidak mau gaji segitu maka tidak usah ingin jadi kepala daerah.
Namun, seluruh bupati/ wali kota bahkan gubernur, sudah tahu proses apakah gaji kepala daerah akan naik atau tidak. Menurut Ganjar, soal gaji sudah dibahas sejak lama oleh Presiden, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Ganjar, Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono sebenarnya juga sudah mengetahui terkait berapa nominal gaji yang bakal diterimanya sebagai seorang kepala daerah di Banjarnegara tersebut. Hal itu karena pada saat rapat di Istana Bogor, Budhi Sarwono juga hadir. Kalau memang tidak tahu, Budhi dinilai bisa bertanya kepada gubernur, Kemendagri, atau Presiden langsung.
Gubernur pun meminta kepada Bupati Banjarnegara tersebut untuk selalu bersabar.
“Saya tidak akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan (Bupati Banjarnegara) terkait dengan slip gaji yang akhirnya riuh dibahas di dunia maya, hanya saja sampaikan untuk sabar,” ujarnya.
Bahkan, Ganjar membocorkan bahwa rencana kenaikan gaji kepala daerah kemungkinan akan diluncurkan setelah pelantikan presiden. Disinggung tentang berapa idealnya gaji kepala daerah, Ganjar menerangkan hal itu sangat relatif. Namun dari obrolan bersama bupati/ wali kota se- Jawa Tengah, memang sempat ditemukan angka yang diharapkan.
Gubernur juga mengatakan, saat ada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kudus, pernah menanyakan apa problemnya dan umumnya kepala daerah menjawab bahwa pendapatan mereka kurang. “Terus saya tanya kalau kurang, maka berapa idealnya dan mereka mengusulkan Rp 100 juta,” ujarnya.
Menurut Ganjar, angka itu masuk akal, kendati itu masih sebatas berdasarkan obrolan dan belum dilakukan riset khusus tentang berapa sebenarnya kebutuhan gaji kepala daerah dan dengan indikator tertentu. Perihal kenaikan gaji kepala daerah Ganjar bahkan mengaku sudah dikomunikasikan dengan Presiden, Kemenkeu dan Kemendagri. “Sudah saya ajak ngomong cukup lama. Ini memang butuh proses panjang. Sekali lagi, sabar,” ujarnya.
Slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang beredar di media sosial menjadi bahan pembicaraan di dunia maya. Dalam postingan itu, serta gaji Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono hanya Rp 5,9 juta setelah dipotong untuk zakat.
‘Mudah- mudahan beliau (Presiden), Joko Widodo sebagai orang tua saya dan panutan saya bisa melihat keadaan gaji bupati (kepala daerah) yang ada di seluruh Indonesia, dan saya kira tak jauh bebeda. Dari tahun 2010 sampai sekarang, belum ada penyesuaian. Mudah-mudahan barangkali ada peningkatan, bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semua di Indonesia yang sebagai kepala daerah, " tulis Budhi.
Dalam slip tertera gaji bersih bupati sebesar Rp 6.114.500. Namun setelah dikenakan potongan zakat sebesar Rp 152.900, maka gaji yang diterima oleh bupati sebesar Rp 5.961.000. Dalam slip itu tertulis 'Gaji bupati bulan Oktober 2019’.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
