REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seiring perolehan suara partai politik pada pemilu kemarin yang berubah, kedudukan Ketua Dewan juga bergeser. Hal tersebut mengingat, koalisi pendukung Jokowi yang terdiri atas PDIP, PPP, PKB, NasDem, Golkar memeroleh 60 persen kursi DPR atau sekitar 349 kursi. Alhasil, mayoritas Ketua Dewan berada di kubu Jokowi.
"Saya kira ini tidak terlalu bermasalah, karena dari sisi presidensial-nya ini merupakan konsekuensi pilihan rakyat," ujar kepala politik LIPI, Firman Noor ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Jumat (4/10).
Ketika menjelaskan susunan tersebut, menurut Firman, hasil itu dirasa sudah sesuai. Pasalnya, mayoritas partai yang menang merupakan Koalisi Jokowi. "Kalau hasil Pemilunya seperti itu ya mau bagaimana lagi?" Kata dia.
Lebih lanjut, menurut Firman, rakyat juga ikut andil dalam pembentukan susunan dewan tersebut. Namun demikian, ia belum bisa memperkirakan bagaimana progres dari anggota dewan yang baru. "Belum bisa dilihat, apakah mereka punya spirit yang lebih baik atau buruk dari anggota dewan sebelumnya," ucap dia.
Sebab, Firman beranggapan bahwa hal tersebut dikarenakan para wakil rakyat itu baru beberapa hari dilantik. Terlebih sekitar 50 persen diantaranya merupakan orang baru.
Dia menegaskan, saat ini masyarakat dan pihak terkait hanya bisa berharap agar dewan bisa menjalankan amanat dan tugas dengan lebih baik. Sehingga setiap fungsi dan amanat yang memang diemban oleh dewan bisa dijalankan seluruhnya. "Jadi kalau itu semua bisa dijalankan tentu harapan dari masyarakat akan terpenuhi," Ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
