REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali disambangi oleh kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Jika sebelumnya kelompok mahasiswa dan pelajar, pada hari ini ribuan orang yang tergabung dalam sejumlah kelompok buruh menyampaikan tiga tuntutannya.
Tiga tuntutannya, yaitu menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Serta, menuntut revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi mengatakan, bahwa pihaknya ingin menyampaikan tiga tuntutan tersebut kepada Ketua DPR yang baru, Puan Maharani. Dengan pertemuan itu, ia berharap anggota dewan dan pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi mereka dalam mensejahterakan buruh.
"Kami ingin bertemu dengan pimpinan DPR untuk memastikan bahwasanya DPR periode 2019-2024 dan presiden 2019-2024 memastikan kesejahteraan buruh meningkat, bukan dikurangi," ujar Rusdi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).
Pihaknya mengaku sedang melobi DPR agar mengatur pertemuan mereka dengan Puan. Rusdi tak ingin aksi demontrasi yang digelar hari ini berbuah percuma bagi buruh.
"Kami tidak ingin aksi kami sia-sia. Kami berharap, kami masih menunggu lobi-lobi dari internal kami," ujar Rusdi.
Namun, hingga pukul 15.00 WIB, belum ada tanda bahwa Puan akan menemui perwakilan kelompok buruh. Untuk mendengarkan secara langsung tiga tuntutan mereka.
Sebelum hal itu terjadi, massa buruh yang terdiri dari sejumlah kelompok, seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) terus meneriakan tuntutannya. Mereka sedianya akan menggelar aksi di depan Gedung DPR.
Namun, kepolisian tak mengizinkan hal tersebut karena sejumlah pertimbangan keamanan. Akhirnya, massa menggelar aksinya di Jalan Gatot Subroto, dekat Kompleks Parlemen.
Tak diizinkan menggelar aksinya di depan Gedung DPR, massa aksi tak patah semangat untuk menyampaikan tiga tuntutannya. Dengan bendera dan berbagai atribut kelompok buruh yang dibawa, massa berorasi dengan tertib yang dipimpin oleh pemimpin kelompok buruh di dua mobil komando.
Sesekali mereka menyayikan yel-yel untuk memompa semangat buruh. Ditambah sejumlah kritik untuk pemerintah dan DPR yang diselipi dalam lantunan lagunya.
Poster-poster dengan kalimat lucu, namun mengkritik dan menyindir DPR juga dibentangkan di lokasi aksi. Agar esensi tuntutan dapat tersampaikan, tanpa menggunakan kalimat-kalimat provokatif.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan bahwa pihaknya menggunakan strategi KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, dan Politik) dalam memperjuangkan tuntutannya. Ketika konsep sudah dibuat, selanjutnya lobi dilakukan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran kaum buruh.
Dengan strategi itu, ia ingin mengubah pandangan masyarakat terhadap massa buruh yang menggelar aksi demonstrasi. Sebab, selama ini massa buruh acap kali dianggap sebagai kelompok yang anarkis dan merusak fasilitas dalam aksinya.
"Kami menjaga kondusifitas ya biar suasana tenang damai, tidak menambah beban rakyat. Bagi kami adalah rakyat, bukan elite. Rakyat adalah segala-galanya," ujar Said di lokasi aksi.
Tertibnya massa buruh yang menggelar aksi hari ini mendapatkan pujian dari Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edy, yang turun langsung memantau di Jalam Gatot Subroto. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh buruh berlangsung tertib tanpa mengurangi esensi dalam mengkritik dan manyampaikan tuntutannya.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat saya dari buruh yang datang. Saya lihat sangat banyak hari ini, tapi kegiatan dilaksanakan dengan tertib," ujar Gatot.
Gatot berharap, aksi buruh ini dapat menjadi contoh elemen masyarakat yang hendak melakukan aksi. Sebab dalam beberapa hari terakhir, sejumlah aksi yang diinisiasi sejumlah kelompok selalu berakhir dengan kericuhan.
"Teman-teman buruh menunjukkan tentang cara-cara menyampaikan aspirasi yang benar tertib dan ini bisa dicontoh elemen masyarakat lainnya, baik orang, kelompok, dan lain sebagainya. Hidup buruh," ujar Gatot.
Meski begitu, para buruh akan terus menyuarakan haknya kepada pemerintah dan DPR untuk mensejahterakan mereka. Janji dari Presiden Joko Widodo merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan juga akan terus ditagih.
Said mengatakan, bahwa penyampaian aspirasi langsung ke Jokowi yang dilakukan pada Senin (30/9), belumlah cukup. Perlu adanya aksi, agar aspirasi juga didengar oleh anggota DPR dan pemerintah.
"Bilamana khususnya revisi UU Ketenegakerjaan No 13 tahun 2003 tetap akan direvisi, maka akan ada aksi lanjutan terus menerus. Tapi kami juga akan mengedepankan lobi, yaitu bertemu dengan Bapak Presiden RI, dan kami melihat ada respons positif," ujar Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika