REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) membantah telah menarik warga Minang secara besar-besaran dari Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua. Hal itu menyusul adanya eksodus penduduk yang ada di Wamena pascakerusuhan yang diduga karena isu rasialisme pekan lalu.
"Pemerintah Sumatera Barat dan masyarakat Minang tidak pernah minta eksodus, jadi memang kalau yang pulang ini terpaksa atas permintaan mereka," ujar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di kawasan Jakarta Timur, Selasa (1/10).
Ia menjelaskan, saat ini sudah ada 130 warga perantau asal Sumatera Barat yang meninggalkan Papua dengan naik kapal Ciremai secara gratis ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta. Berdasarkan informasi, filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan membantu memulangkan warga Minang sebanyak 97 orang dari Wamena pada Kamis (3/10) nanti.
Namun, Nasrul tak menjamin pemerintah daerah akan memberikan bantuan setelah para perantau itu tiba di Sumbar untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, ia justru mengimbau warganya untuk tetap berada di Wamena dengan jaminan keamanan aparat TNI dan Polri yang berjaga di sana.
Hal itu ia sampaikan kepada warga Sumbar yang ada di Wamena maupun mereka yang telah mengungsi ke Jayapura saat kunjungan ke sana. Ia memastikan aparat menjamin keamanan warga dan bantuan selama warga mengungsi.
"Saya sudah sampaikan di sana bahwa mereka harus berpikir dua kali lah kalau bisa seribu kali kalau pulang itu belum tentu juga akan bagus nasibnya," kata Nasrul.
Nasrul menyebut belum mendapatkan angka pasti jumlah warga Sumbar yang ada di Wamena. Data terakhir menurut dia, ada sekitar 1.500 perantau Sumbar yang tinggal dan menetap di Wamena. Ia mengaku, pihaknya masih menunggu pendataan warga Sumbar di sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
