REPUBLIKA.CO.ID, Ratusan orang melantunan surah al-Fatihah di Masjid Jami Al-Furqon Keluarahan Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ahad (29/9). Mereka adalah sebagian besar korban gempa yang disertai likuefaksi yang terjadi di Palu pada 28 September setahun silam.
Setelah merampungkan al-Fatihah, umat Islam yang ada di wilayah Kota Palu tersebut melanjutkan membaca surah Yasiin dan melengkapinya dengan rapat tahlil. Mereka khusyuk berzikir meskipun masih tinggal di shelter-shelter pengungsian akibat gempat yang meluluhlantakkan Kota Palu tahun lalu. “Momen ini sebagai bentuk mengenang saudara-saudara yang telah lebih dahulu berpulang ke pangkuan Ilahi Rabbi,” tutur Lurah Petobo, Alfin A Ladjuni, dalam sambutannya.
Selain warga Petobo, warga kelurahan lain di Kota Palu serta umat Islam dari beberapa desa Kabupaten Sigi turut hadir dalam zikir bersama tersebut. Pengurus Masjid Al-Furqan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, melibatkan Majelis Dzikir Nurul Khairaat untuk memandu zikir dan mengenang bencana gempa bumi serta likuefaksi yang membuat ribuan orang merana.
Selepas kalimat-kalimat zikir dilantunkan, prosesi zikir dan doa bersama satu tahun bencana Palu dan Donggala dilanjutkan dengan tausiyah pimpinan Majelis Zikir Nurul Khairat Sulawesi Tengah, Habib Saleh atau lebih dikenal Saleh Rotan. Dalam ceramahnya, Habib Saleh mengajak umat Islam menjadikan bencana 28 September sebagai pelajaran dalam rangka memperbaiki diri.
Ia mengimbau umat Islam meningkatkan ibadah, memakmurkan masjid, dan meninggalkan maksiat sebagai bentuk perbaikan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Selain zikir bersama disertai pembacaan surah Yasiin dan tahlil di Kelurahan Petobo, pada Ahad malam dilaksanakan tahlilan massal oleh korban gempa disertai likuefaksi yang berlangsung di Jalan HM Soeharto atau sebelah timur lokasi eks likuefaksi Petobo.
Meskipun bencana itu sudah setahun berlalu, banyak korban terdampak masih tinggal di shelter pengungsian dengan kondisi seadanya. Bahkan, hingga saat ini masih ada keluhan perihal jatah jaminan hidup yang belum menyentuh seluruh korban.
Anggota DPRD Kota Palu, Muslimundi, meminta pemerintah daerah memperbaiki data penerima manfaat jaminan hidup, bantuan hidup, penerima stimulan, dan penerima hunian tetap. Menurut dia, pemkot setempat harus mendesak Pemerintah Provinsi Sulteng untuk memperbaiki kembali data-data tersebut.
“Saran saya baiknya undang berbagai pihak, terutama pemerintah kelurahan dan aparat RT dan RW yang lebih mengetahui persis warganya yang terdampak,” katanya.
Sejumlah warga berdoa pada zikir bersama mengenang bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di depan Masjid Arqam Baburrahman yang amblas ke laut di Pantai Kampung Lere, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (28/9/2019).
Selain itu, menurut dia, pemerintah perlu berkoordinasi terkait dengan data korban dengan melibatkan sukarelawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Lembaga sosial yang melakukan pendampingan korban, pasti juga mereka punya data sehingga bisa saling cross-check data agar tidak tumpang tindih,” kata dia.
Menurut dia, pelibatan RT dan RW serta berbagai pihak dalam mekanisme penanggulangan bencana, terutama menyangkut data, sebagai hal penting karena mereka paling tahu warganya sehingga pihak kelurahan mudah memetakannya. Sebelumnya, ratusan korban gempa di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, didampingi Pasigala Centre mendesak pemerintah kota setempat melakukan pendataan kembali penerima jaminan hidup.
“Salah satu poin yang menjadi tuntutan ialah menghentikan sementara pencairan jaminan hidup untuk korban gempa Kelurahan Palupi dikarenakan banyak warga yang tidak terdaftar sebagai penerima jadup,” ucap Sekjen Pasigala Centre, M Khadafi Badjerey.
Terpisah, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyatakan sebanyak 8.788 unit hunian tetap (huntap) untuk korban bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala ditargetkan rampung pada 2020. "(Sebanyak) 8.788 huntap bantuan Kementerian PUPR, di luar huntap bantuan pihak lain. Sekarang sekitar 1.800 unit huntap sementara dikerjakan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi," katanya.
Ia yakin target tersebut dapat tercapai setelah mendapat penjelasan dan pemaparan perwakilan Kementerian PUPR yang hadir dalam kesempatan itu asalkan pembebasan lahan untuk pembangunan huntap korban bencana di dua daerah tersebut, di luar Kabupaten Donggala, tidak mengalami hambatan maupun kesulitan.
Ketua Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto, mengatakan, Kementerian PUPR sanggup menyelesaikan 8.788 unit huntap bantuan kementerian tersebut hingga 2020. "Kalau lahannya sudah siap dan sudah dibebaskan, kami akan bangun huntapnya. Kementerian PUPR hanya sebatas membangun. Kalau urusan pembebasan lahan itu tugas pemerintah daerah dan Kanwil ATR (Agraria dan Tata Ruang/BPN atau Badan Pertanahan Nasional) Sulteng," ujarnya.
Ia juga meyakinkan bahwa pihaknya sanggup menyelesaikan 8.788 unit huntap untuk korban bencana di tiga daerah terdampak bencana itu. N antara ed: agus raharjo
Ikuti Whatsapp Channel Republika
