REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pengunjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sempat berdialog dengan Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri, di Mapolda DIY. Namun dalam diskusi yang awalnya berjalan lancar itu kemudian menjadi alot.

Sepanjang diskusi, Dofiri sebenarnya sudah berjanji menyampaikan aspirasi massa ke Kapolri. Utamanya, agar Polri mengusut tuntas kasus meninggalnya kader IMM dalam unjuk rasa tersebut.

Namun, menjelang berakhirnya diskusi, massa meminta Dofiri turut menandatangani tuntutan mereka. Massa meminta Dofiri membubuhkan tanda tangan sebagai bukti komitmen Polri untuk menuntaskan kasus.

Walaupun, tentu saja kasus itu sendiri bukan tupoksi Dofiri. Dofiri menyampaikan, unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang, dan tidak perlu ada tanda tangan.

"Semua hak-hak warga negara, termasuk mahasiswa untuk berunjuk rasa itu bukan lagi dilindungi, tapi secara konstitusional dijamin, jadi tidak perlu saya tanda tangan," kata Dofiri, Sabtu (28/9) sore.

Kondisi itu membuat massa dan polisi sama-sama memanas. Omongan pengunjuk rasa dan Polisi yang melakukan pengamanan sama-sama mulai meninggi, dan membuat Dofiri akhirnya memilih meninggalkan lokasi.

Massa sendiri terpecah, ada yang menerima keputusan Kapolda tidak tanda tangan, ada yang bersikukuh bertahan di lokasi. Sejumlah koordinator aksi akhirnya menemui Kapolda di dalam Mapolda DIY. "Cukup kami tidak percaya kepada DPR, jangan sampai kita tidak percaya ke polisi," ujar salah satu pengunjuk rasa yang tampak mulai emosional.

Keadaan mulai mereda usai sejumlah koordinator aksi melakukan lagi diskusi dengan Kapolda di dalam Mapolda DIY. Namun, sebagian massa tampak masih berunjuk rasa hingga Sabtu (28/9) sore. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika