REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan Presiden Jokowi untuk berdiskusi di Istana Negara. Namun, pihak mahasiswa akan menanggapi undangan tersebut apabila diskusi dilakukan secara terbuka.
"Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, M. Nurdiansyah, Dalam pernyataan resminya, Jumat (27/9).
Selain itu, Presiden diminta menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi' secara tegas dan tuntas. Nurdiansyah menegaskan, pertemuan tersebut harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.
Dia menambahkan, sesungguhnya setiap aspirasi mahasiswa berasal dari kantung-kantung kegelisahan masyarakat akibat tidak sesuainya kebijakan negara dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seluruh aksi demonstrasi ini tidak akan terjadi apabila negara mau membuka diri serta mampu mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat.
"Kami rasa tuntutan yang diajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan jalur media. Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan, melainkan tujuan kami adalah sikap tegas Bapak Presiden memenuhi tuntutan," jelas Nurdiansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
