REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Udayana, Bali Javent Lumbantobing menegaskan aksi massa mahasiswa menolak Rancangan Undang-Undang Reviai KUHP (RKUHP) tidak ditunggangi pihak mana pun. Javent dan mahasiswa Universitas Udayana lainnya bertolak dari Bali dan ikut bergabung dengan massa aksi di depan Komplek Parlemen, Selasa (24/9) kemarin. Javent juga menegaskan tidak ada pihak yang menyokong dana atas aksi tersebut.
"Sedikit ada yang pertanyakan, Bali kan jauh, bagaimana. Saya sampaikan secara tegas, bahwa dana kami itu dana pribadi," ujar Javent saat hadir konferensi pers di LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).
Javent menyebut aksi mahasiswa di berbagai daerah termasuk di Unud, Bali, adalah gerakan masif menolak kesewenangan DPR dan Pemerintah dalam membuat RUU yang merugikan rakyat, RKUHP, UU KPK, RUU Permasyarakatan, RUU Pertanahan dan lainnya.
"Kami menilai tidak ada sikap konkret pemerintah dan DPR untuk menanggapi mahasiwa dan masyarakat, itu yang membuat sejak kemarin dari Bali (turut) hadir di Jakarta untuk mendukung gerakan ini, kami percaya refomasi sudah dikoprupsi," ujar Javent.
Karena itu, Javent juga menilai, penundaan pengesahan RKUHP belum memenuhi semua tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil.
"Sampai saat ini seolah-olah gerakan ini hanya menolak RKUHP, karena pada awal menolak RUU KPK," ujar Javent.
Selain itu, Javent mengungkap aksi massa juga dilakukan di Bali yang selama ini notabene dianggap paling tentram.
"Kemarin pun Bali tidak pernah melakukan, massa ada kurang lebih dua ribu lebih, Bali selama ini tentram, samapai bergrak, maka ada yang tidak baik baik saja di negeri ini. Kami sepakat tidak akan berhenti sampai tuntutan dipenuhi," ujarnya lagi.
Hari ini koalisi masyarakat sipil untuk keadilan dan demokrasi bersama mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah untuk menyikapi tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi demonstrasi di depan Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta dan berbagai daerah lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
