REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, menjelaskan sejumlah penyebab yang membuat turunnya suara Partai Golkar pada pemilihan umum (Pemilu) 2019. Salah satunya adalah ketidakhadiran tokoh yang dikenal masyarakat dari partai tersebut.
"Kenapa Partai Golkar terus menurun selama beberapa tahun terakhir, pertama karena tidak ada tokoh yang populer," ujar Qodari di Hotel Sultan, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/9).
Ia mencontohkan, kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu 2014 dan 2019 tak lepas dari sosok Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. Partai Demokrat juga memiliki sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendongkrak suara partai.
"Identifikasi terhadap Partai Golkar sangat lemah, identifikasi yang kuat itu pada figur. Itu sebabnya kenapa kemudian Partai Demokrat menang Pemilu 2009 karena SBY, tahun 2014-2019 ada Jokowi," ujar Qodari.
Selain itu, kasus korupsi yang menimpa Setya Novanto dan Idrus Marham menjadi salah satu alasan besar yang membuat raihan suara Partai Golkar turun. Ditambah konflik internal antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo jelang Musyawarah Nasional pada Desember mendatang.
"Sibuk ribut dengan sesama mereka sendiri, jadi energinya habis. Yang kedua, kasus-kasus konflik segala macam menurunkan trust dari masyarakat," ujar Qodari.
Maka dari itu, Ketua Umum Partai Golkar yang baru dinilainya memiliki pekerjaan ruma yang sangat besar. Karena harus merangkul dua kubu dalam partai yang sempat terpecah, dan mempersiapkan Pilkada 2020.
"Ketua Umum Golkar itu harus orang yang mudah dihubungi dan mudah menghubungi, sehingga dia bisa melakukan koordinasi, bisa memainkan peran sebagai konduktor," ujar Qodari.
Partai Golkar diketahui akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada Desember 2019. Dalam acara tersebut, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo akan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
