REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim berunjuk rasa di depan gerbang Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Senin pagi sekitar pukul 08.30 WIB. Mereka memprotes kelambanan pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampaknya.
Dalam aksi mahasiswa yang kesekian kalinya dalam sepekan ini, para mahasiswa yang mengenakan masker penutup mulut dan hidung membakar ban bekas di depan gerbang. Panas dari kobaran api dan kepulan asap hitam dari ban yang terbakar meliputi para mahasiswa yang bergeming di tempat mereka berdiri.
"Ini baru panas api bakar ban, bayangkan bagaimana panasnya warga yang tinggal dekat dekat lahan terbakar," kata seorang mahasiswa saat berorasi.
Koordinator aksi dari Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ikhwansyah mengatakan, aksi tersebut adalah ungkapan kekecewaan terhadap kinerja Gubernur Riau selaku Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Riau yang sangat lamban merespons kebakaran di wilayahnya.
"Gubernur nggak serius karena ketika masyarakat Riau mulai kena ISPA karena kabut asap, dia malah sempat ke luar negeri, katanya untuk urusan bersama rombongan menteri ke Thailand. Padahal, acara itu dia bisa diwakilkan. Setelah didemo, baru sibuk rapat," kata Ikhwansyah.
Kelambanan respons pemerintah daerah, menurut dia, juga terlihat dari pendirian posko kesehatan dan rumah singgah bagi warga yang terpapar asap. Posko itu baru dibuka pada pekan lalu.
Warga beraktivitas mengenakan masker medis ketika kabut asap karhutla menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Ahad (15/9/2019).
"Padahal, asap sudah tiga bulan lamanya," kata Ikhwansyah.
Ia menilai, gubernur Riau lamban memprediksi cuaca yang bisa memperparah kondisi karhutla dan kabut asap. Ketika peluang hujan sudah semakin sedikit, keputusan untuk melakukan operasi hujan buatan dengan menyemai garam terlambat dilakukan.
"Harusnya sejak tiga bulan yang lalu asap muncul langsung siapkan garam," katanya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo pekan lalu mengungkapkan laporan dari petugas di lapangan bahwa pejabat daerah kurang peduli dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayahnya. "Ada keluhan dari unsur TNI-Polri karena ada kurang kepedulian dari pejabat daerah. Saya tidak menyinggung siapa, tidak mungkin, tapi rata-rata pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten-kota," kata Doni dalam konferensi pers penanganan karhutla di gedung Graha BNPB Jakarta, Sabtu (14/9).
Doni menyebut laporan tersebut berasal dari unsur komandan TNI-Polri yang bertugas di wilayah kebakaran hutan dan lahan. "Bahkan, saat ada undangan rapat tidak pernah hadir. Padahal, penyebab kebakaran hutan 99 persen karena ulah manusia," kata Doni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
