REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meratakan 10 kolam tambak udang di selatan Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) karena akan dijadikan sabuk hijau dalam rangka mitigasi bencana.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Sudarna mengatakan dari 10 petak yang ditertibkan berada di Desa Jangkaran, kemudian di Desa Sindutan ada dua kolam, dan Palihan hingga Glagah ada tiga kolam.
"Kami menargetkan minimal 10 kolam tambak udang yang diratakan dengan tanah. Nanti kalau masih ada waktu bisa bertambah, menyesuaikan situasi," kata Sudarna di sela penertiban kolam tambak udang, Rabu (11/9).
Ia mengatakan jumlah kolam tambak udang yang kosong sebenarnya lebih dari 10 kolam, namun yang dapat dijangkau dengan alat berat dan lokasinya strategis hanya 10 kolam. Kemudian, jumlah tambak udang yang masih beroperasi lebih dari 200 kolam.
Ia optimistis hingga akhir Oktober, sebanyak 200 kolam dapat ditertibkan karena saat berdiskusi dengan petambak, mereka siap untuk mengosongkan lahan sebelum 30 Oktober.
"Jadi, kami optimistis sekitar 250 kolam tambak udang di selatan Bandara Internasional Yogyakarta sudah kosong dan tidak ada yang beroperasi," katanya.
Sudarna mengatakan petambak sudah menyadari kondisi yang saat ini merupakan sebuah keharusan untuk dikosongkan.
"Tambak udang yang masih beroperasi hanya tinggal pembesaran. Saat ini, petambak juga ada yang panen udang secara parsial. Sedikitnya ada lima kolam yang panen udang," katanya.
Namun demikian, kata Sudarna, pihaknya akan melakukan upaya paksa, bila masih ada petambak udang yang beroperasi.
"Kalau hingga tenggat waktu yang kami berikan mereka tetap beroperasi, tentu kami melaksanakan mekanisme yang berlaku," katanya.
Wakalpolres Kulon Progo Kompol Dedy Surya Darma mengatakan pihaknya menerjunkan 73 personel dalam penertiban tambak udang. Pihaknya hanya diminta membantu dalam pengamanan.
"Sampai saat ini, penertiban kolam tambak udang berjalan kondusif. Penertiban ini sudah dilakukan sosialisasi jauh hari, sehingga tidak berpotensi menimbulkan penolakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika