Selasa 10 Sep 2019 21:49 WIB

Soal Bangun Istana di Papua, Ini kata Fahri

Pembangunan istana di Papua dinilai penting lantara adanya kehadiran fisik.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima map berisi saran dari perwakilan tokoh Papua Abisai Rollo (kiri) dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima map berisi saran dari perwakilan tokoh Papua Abisai Rollo (kiri) dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan sejumlah tokoh Papua menyatakan akan membangun istana di Papua. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengklaim usulan tersebut sudah sejak lama ia lontarkan.

"Bahkan kalau ada usulan pemindahan ibu kota ke Papua malah saya lebih setuju ya kan," kata Fahri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Baca Juga

Menurutnya, kehadiran istana di Papua akan sangat penting sekali lantaran adanya kehadiran fisik. Ia menambahkan, dengan dibukanya istana di Papua menjadi simbol yang baik.

Apalagi, Jokowi memiliki visi revolusi mental dan poros maritim. Oleh karena itu, menurutnya penting untuk memulai tradisi asia pasifik.

"Maritim itu basisnya pasifik dan pasifik itu salah satu negara paling besar di Pasifik itu adalah Papua. Artinya Pulau paling besar di pasifik ini Papua selain Australia," tuturnya.

photo
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan salam kepada sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Sementara itu Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempersilakan Jokowi untuk melanjutkan rencananya tersebut. Namun ia mengingatkan agar janji tersebut tidak sama seperti mobil Esemka.

"Menurut saya silakan saja, asal beneran. Jangan nanti kayak Esemka nasibnya," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Menurutnya mobil Esemka yang ada saat ini hanya penempelan merk dari mobil yang sudah ada. Kendati demikian ia lebih mengusulkan agar kantor legislatif tetap berada di Jakarta.

"Saya usulkan legislatif tetap di Jakarta, jadi eksekutif saja yang di Kalimantan atau di mana, legislatif tetap di sini, jadi menteri-menteri tetap ke sini," ujarnya. 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement