REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani memaparkan perkembangan kejadian pemadaman listrik atau blackout pada 4 Agustus 2019, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/9). Ia menyatakan, Bareskrim sudah melakukan penyelidikan terkait pemadaman pada 4 Agustus.
"Kami menunggu hasil dari tim Bareskrim untuk bisa memaparkan terkait hal-hal yang menjadi gangguan listrik pada 4 Agustus lalu," ujar Sripeni.
Sembari menunggu hasil investigasi Bareskrim keluar, PLN membuat enam program utama terkait perbaikan. Pertama, Defense Scheme untuk meninjau ulang serta menyempurnakan skema pertahanan dan teknologi kelistrikan di Jawa-Bali.
Sripeni mengatakan akan melakukan studi banding untuk melihat pengimplementasian Defense Scheme dalam mengatasi peristiwa padamnya listrik. Kedua, Proteksi. PLN akan meninjau dan melakukan perbaikan pada sistem proteksi yang ada.
"PLN saat ini sudah mengundang beberapa manufaktur seperti Siemens terkait apakah ada teknologi baru yang dapat diupdate oleh PLN guna meningkatkan sistem proteksi yang ada," ujar dia.
Ketiga, program Right of Way (ROW) untuk jaringan 500 kV, 275kV, dan 150kV akan digenjot oleh PLN. Dalam hal ini, PLN telah melakukan kerja sama penandatanganan MoU dengan TNI untuk memudahkan PLN melakukan pemeliharaan jaringan transmisi tersebut dan meminimalkan pemicu adanya risiko di transmisi, khususnya transmisi 500 kV.
"Sudah ada langkah konkret di lapangan khususnya di area yang kritis yaitu Cibinong, dan Gandul. PLN juga sudah melakukan rapat dengan Panglima TNI dalam melakukan pemetaan," ucap dia.
Keempat, kata dia, PLN akan meningkatkan infrastruktur dengan akan adanya sistem Crisis Center yang terpadu. Sripeni berharap kehadiran crisis center mampu memperbaiki dari pola teknologi dan sistem komunikasi saat terjadi kondisi darurat.
Kelima, PLN akan memperbaiki call center yang mengalami down saat kejadian blackout. Keenam, publikasi. "Kemarin kami fokus pada upaya keteknisan jadi ada informasi yang lamban ke masyarakat sehingga mengesampingkan publikasi kepada publik sehingga terjadi informasi yang terlambat diterima oleh masyarakat," kata Sripeni.
Selain itu, PLN juga melihat indikasi lamanya pemilihan di fasilitas black start yang ada di pembangkit. Ke depan, kata Sripeni, sistem kelistrikan di Jakarta, terutama untuk MRT akan mendapat pasokan daya dari PLTD 101 MW di Senayan.
"Selanjutnya, kami siapkan tambahan fasilitas black start di Muara Karang dan Banten seperti PLTU di Suralaya sebab ini suplai terbesar," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
