REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai ketiadaan wakil gubernur DKI Jakarta justru menguntungkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, Anies bisa bekerja lebih baik tanpa ada intervensi kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan posisi Wagub DKI.
"Saya justru sepakat, kasus ini dijadikan contoh bagaimana kepala daerah bisa bekerja tanpa ada intervensi dari berbagai kepentingan politik di dalamnya karena Anies adalah sosok bukan kader partai," kata Firman Noor kepada wartawan, Senin (9/9).
Ia mengatakan makin lama proses penunjukkan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD maka makin Anies terbebas dari kepentingan dan oligarki politik. "Selama Anies single fighter, Anies semakin terbebas dari kepentingan-kepentingan politik, termasuk kepentingan elite dengan oligarki politik mereka," kata dia.
Ia menilai posisi Anies yang sendirian memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama lebih dari setahun ini justru menunjukkan kineja yang lebih baik. Karena itu, ada ia menyarankan, Anies sebaiknya bertahan sendirian hingga akhir periode.
Kendati demikian, ia mengatakan, jika pada Desember 2019 nanti DPRD DKI Jakarta mengesahkan wagub DKI maka wagub terpilih bisa melakukan adaptasi dengan cepat. "Jangan sampai waktu yang tersisa habis hanya untuk adaptasi, dan tugas perbaikan Jakarta terbengkalai," kata dia.
Di sisi lain, Firman menyarankan agar Anies memanfaatkan tanpa kepentingan oligarki politik ini untuk mempercepat perbaikan kinerja, yang bakal berbuah manis bagi citra Anies juga. Setelah wagub terpilih, ia mengatakan, Anies bisa tetap menjaga performanya, bekerja maksimal bagi perbaikan Jakarta.
Penentuan siapa Wakil Gubernur DKI Jakarta masih berproses panjang, setelah Anggota DPRD DKI Jakarta yang baru terpilih masih fokus pada penetapan pimpinan definitif, pembentukan tata tertib dan alat kelengkapan dewan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika