REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, langkah ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya muslim.
Menurut Uu, cara ini juga dilakukan untuk meningkatkan potensi wisata halal yang bertujuan menarik kunjungan wisatawan luar negeri khususnya negara muslim. Tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 300 juta untuk pemberian sertifikat halal bagi pelaku UMKM kuliner.
"Ditambah bantuan dari CSR Bank BJB Rp300 juta," ujar Uu, Sabtu (7/9).
Uu mengatakan, sertifikasi halal secara gratis ini merupakan program rutin Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga semester pertama tahun ini, pihaknya sudah memberikan sertifikat halal kepada 300 pelaku UMKM kuliner. Uu berharap, jumlah ini akan terus bertambah mengingat sektor usaha inipun menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Barat.
Apalagi, kata dia, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang mencapai 5,9 persen tidak terlepas dari sektor kuliner yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Terlebih, di kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki visi untuk memaksimalkan potensi pariwisata.
"(Kuliner) ini merupakan daya dorong untuk meningkatkan visi dan misi kami," katanya.
Setiap tahunnya, kata Uu, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat memiliki anggaran untuk terus berupaya meningkatkan jumlah pelaku UKM dengan sertifikasi halal, termasuk dengan sokongan anggaran dari Bank bjb. Anggaran disiapkan, agar biaya sertifikasi halal tidak dibebankan kepada pelaku UKM. Dengan kata lain, pengusaha kecil bisa melakukan sertifikasi halal secara gratis.
"Kami dorong setiap tahun untuk sertifikasi (halal) ini, kami sudah menganggarkan dananya ditambah CSR Bank BJB," katanya.
Menurut Uu, ia menganggarkan agar yang ingin ikut sertifikasi bisa gratis. "Kami tidak akan membebankan kepada pelaku UKM. Alhamdulillah peminatnya selalu banyak," katanya.