REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Simpul relawan Pro Jokowi (Projo) Jawa Barat menggelar Deklarasi Jabar Bergerak Kawal Visi Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) lima tahun ke depan.
Menurut Ketua Projo Jabar Djoni Suherman, deklarasi yang rencananya akan diikuti sekitar 500 peserta yang akan digelar di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Sabtu 7 September 2019. "Melalui deklarasi tersebut, simpul relawan Projo yang kini sudah bertransformasi menjadi organisasi masyarakat (ormas) berharap, semua pihak dapat bersinergi mewujudkan lima visi yang diusung Jokowi," ujar Djoni kepada wartawan, Kamis (5/9).
Deklarasi juga bakal dihadiri sejumlah tokoh nasional, seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Staf Khusus Presiden untuk Papua yang juga Ketua Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kagoya.
Selain itu, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, Dewan Penasihat Projo Jabar Anton Charlyan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, serta bupati dan wali kota se-Jabar.
Menurut Djoni, selain deklarasi yang bertujuan untuk menjaga kondusivitas Jabar, kegiatan yang juga bakal diikuti 60 ormas se-Jabar itu akan membahas sejumlah isu yang mencuat di Jabar.
"Kami kumpulkan ormas dengan estimasi 500 orang ditambah seluruh kepala daerah kabupaten/kota untuk berkomitmen mengawal visi Indonesia," katanya.
Djoni mengatakan, isu yang bakal dibahas, di antaranya terkait rekonsiliasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilres) 2019 lalu. Isu tersebut, penting untuk dibahas karena di sekat antarpendukung calon presiden ini, khususnya di wilayah kabupaten/kota masih cukup besar.
"Dalam hal ini, kami mengajak ormas untuk ikut memberikan penjelasan pada masyarakat bahwa saat ini tidak ada 01 (Jokowi) dan 02 (Prabowo Subianto). Namun, yang ada hanya sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia," paparnya.
Isu lain yang akan diangkat oleh Projo, kata Djoni, berkaitan dengan penyebaran paham radikalisme yang saat ini masih cukup masif terjadi di beberapa daerah di Jabar. Bahkan, doktrinasi paham tersebut kini sudah menyasar anak-anak usia sekolah.
"Ini yang manjadi fokus kami, agar paham tersebut tidak semakin mengakar di Jawa Barat," katanya.
Berkaitan dengan isu pemerintahan di Jabar, kata dia, pembahasan yang akan menjadi fokus Projo berkaitan dengan sinergitas antara Gubernur Jabar dan semua stakeholder, termasuk dalam urusan komunikasi dan koordinasi. Karena, membangun Jabar tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja.
"Jadi, bagaimana visi Indonesia bisa berjalan jika pemerintah atau kepala daerah ini tidak bisa bersinergis dengan elemen masyarakat karena urusan komunikasi tidak bisa hanya sekedar di media sosial saja," katanya.
Oleh karena itu, Djoni berharap, kegiatan tersebut menghasilkan komitmen, khususnya antara elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan yang diwacanakan oleh pemerintah pusat demi kemajuan Jabar.
"Karena harus menjadi komitmen bersama antara elemen masyarakat serta eksekutif, agar Jabar bergerak lebih maju," katanya.
Adapun lima visi Jokowi di periode 2019-2024 yang akan dikawal oleh Projo, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi yang dipermudah dan cepat, reformasi birokrasi, serta pengalokasian APBN/APBN tepat sasaran dan tepat guna.
Djoni mengatakan, dalam kegiatan tersebut, juga akan digelar Launching Koperasi Visi Indonesia, Orasi Kebangsaan dari tokoh-tokoh nasional dan Jabar, termasuk penandatanganan naskah Deklarasi Kawal Visi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
