REPUBLIKA.CO.ID,  KARAWANG -- Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, akan mengkaji anggaran untuk biaya premi BPJS Kesehatan. Perubahan ini, menyusul dengan adanya wacana kenaikan premi BPJS tersebut. Jika, premi tersebut final dinaikan, maka anggaran di daerah juga akan turut menyesuaikan.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Nurdin Hidayat, mengatakan, jika sudah final mengenai premi BPJS kesehatan ini, maka di daerah akan menyesuaikan. Termasuk, instansinya sebagai pelaksana. Mengingat, ada 100 ribu warga Karawang, yang tercover dalam BPJS kesehatan.

"100 ribu warga ini, dulunya merupakan penerima manfaat program asuransi kesehatan yang digulirkan pemkab, yakni Jamkesda. Tapi, sekarang semuanya sudah migrasi ke BPJS kesehatan," ujar Nurdin, kepada Republika, Kamis (5/9).

Karena itu, pihaknya akan menyesuaikan anggaran untuk premi BPJS kesehatan bagi 100 ribu warga ini. Tahun ini, alokasi untuk pembayaran premi BPJS ini mencapai Rp 17 miliar. Bila, pemerintah sudah final menaikkan premi itu, maka alokasi yang ada bisa disesuaikan.

Misalkan, kenaikan premi BPJS nanti 50 persen, maka pihaknya akan mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp 17 miliar, menjadi Rp 25 miliar. Begitu pula, bila kenaikan premi asuransinya 100 persen, maka instansinya juga akan mengusulkan kenaikan biaya menjadi Rp 35 miliar. 

"Akan tetapi, usulan perubahan anggaran untuk premi BPJS ini, tentu menunggu keputusan pusat terkait wacana tersebut," ujar Nurdin.

Selain itu, untuk perubahan anggaran premi BPJS ini tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Adapun, dinas kesehatan hanya sekedar mengusulkan. Karena instansi ini, adalah pelaksana dari kebijakan program kesehatan yang digulirkan pemkab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika