REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Partai Golkar, Nusron Wahid meminta agar rapat pleno segera digelar. Menurutnya jika rapat pleno tidak digelar maka Ketua Umum telah melanggar AD/ ART partai.
Nusron menjelaskan, berdasarkan AD/ART partainya, rapat pleno seharusnya digelar dua bulan sekali. Namun, rapat tersebut tak lagi digelar, bahkan sejak Desember 2018. "Sampai hari ini sudah lebih dari 10 bulan, padahal banyak agenda-agenda urgent dan penting yang membutuhkan pleno untuk memutuskan," ujar Nusron di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).
Dengan digelarnya rapat pleno, DPP Partai Golkar dapat mengevaluasi capaian pada pemilihan umum (Pemilu) 2019. Serta, membahas persiapan untuk menghadapi Pilkada 2020. Namun, Partai Golkar dianggap Nusron tertinggal dengan partai lain yang sudah melakukan musyawarah nasional. Partai berlambang pohon beringin itu juga dinilai terlambat melakukan konsolidasi untuk Pilkada 2020.
"Kita lihat secara nasional kita hampir kehilangan 150 kursi DPRD seluruh Indonesia. Ini berarti ada sesuatu yang miss dalam struktur internal partai," ujar Nusron.
Airlangga juga dinilai melanggar AD/ART Partai Golkar, di mana ia beberapa kali melakukan persetujuan sepihak. Tanpa ada rapat pleno terlebih dahulu, yang dapat mengikat secara politik. "Di dalam partai ada majelis permusyawaratan, di dalam DPP yang paling tinggi adalah (rapat) pleno. Jadi jika ada surat-surat tanpa ada pleno, itu disebut keputusan yang diambil secara sepihak, bukan konstitusi," ujar Nusron.
Meski belum juga menggelar rapat pleno, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat koordinator bidang (Korbid) pada 6 hingga 10 September 2019. Nusron mengapresiasi rencana tersebut. Namun, menurutnya rapat korbid hanyalah pertemuan yang membahas program kerja kepengurusan Partai Golkar. Padahal, masa jabatan kepengurusan Airlangga sebentar lagi akan habis.
"Rapat korbid itu rapat teknis untuk menjabarkan program kerja yang ada. Periodenya sudah hampir selesai, apa yang mau dijabarkan," ujar Nusron.
Di sisi lain, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Viktus Murin meminta Airlangga untuk memimpin partai dengan baik. Bukan dengan tindakan yang seakan-akan membungkam kader atau anggota partai. Menurutnya, cara tersebut terlihat dari penjagaan kantor DPP Partai Golkar oleh aparat kepolisian dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Bahkan, anggota dan kader partai dilarang masuk dengan alasan yang tidak jelas.
"Segera kosongkan aparat keamanan di DPP Golkar, serta oknum-oknum yang konon katanya AMPG, kami tidak ingin terpancing mendatangkan massa," ujar Viktus di lokasi yang sama.
Jika penjagaan tersebut berkaitan dengan kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, ia meminta Airlangga untuk menghentikan hal tersebut. Karena hal itu dapat merusak citra partai di mata masyarakat.
"Kami saat ini mengajak bila ada pertarungan tebuka dalam kontestasi ketua umum sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang santun dan bermartabat. Padahal demokrasi itu persaingan ide, bukan persaingan otot," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
