REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pengurus Partai Golkar kembali mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) segera menggelar rapat pleno. Kader partai berlogo pohon beringin itu berpendapat, rapat diadakan sebagai bahan evaluasi atas kinerja Golkar selama Pileg dan Pilpres 2019 lalu.
"Karena berdasarkan peraturan organisasi itu pleno harus dilaksanakan setidaknya dua bulan sekali," kata Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Golkar Nusron Wahid di Jakarta, Rabu (4/9).
Nusron mengungkapkan, Golkar terakhir kali menggelar rapat pleno pada Desember 2018 lalu. Rapat itu sekaligus dihelat bersamaan dengan rapat persiapan Pileg. Selain sebagai bahan evaluasi, Nurson mengatakan, Pleno perlu kembali digelar mengingat banyak agenda penting yang membutuhkan keputusan bersama.
Nusron mengatakan, Pleno juga diperlukan sebagai bahan evaluasi dari Pemilu 2019 lalu. Ini mengingat ada sejumlah wilayah dimana kemenangan Golkar tidak linear dengan kemenangan Jokowi. Kondisi itu, menurutnya berbeda dengan PDIP dan PKB yang memperoleh suara partai selaras dengan kemenangan pasangan calon 01 saat itu.
Lebih lanjut, dia mengatakan jika koreksi bersama itu dapat digunalan sebagai acuan dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 nanti di 270 daerah secara nasional. Bermula dari evaluasi itu, dia mengungkapkan, partai dapat melihat apakah mesin berjalan efektif atau memang kader yang dicalonkan tidak sesuai.
Sementara, desakan rapat Pleno kubu Bamsoet diwarnai dengan undangan rapat kepada media di DPP Golkar di jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Namun, rapat kemudian dipindah ke hotel Sultan Jakarta Selatan menyusul penjagaan ketat yang dilakukan aparat kepolisian.
Nusron mengatakan, kader dan pengurus partai sebenarnya telah datang ke DPP Partai Golkar. Namun, Nusron melanjutkan, mereka tidak bisa masuk karena DPP dikunci rapat dan dijaga oleh oknum-oknum AMPG serta kepolisian. "Ini adalah sesuatu yang sangat tragis karena seorang pengurus, bendahara partai yang selama ini membayar maintanance, ngecat-ngecat semua, membayar mereka semua tapi tidak masuk ke partai," katanya.
Seperti diketahui, Golkar akan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 20 Desember nanti. Melalui rapat pleno itulah diputuskan rapat pimpinan (rapim) untuk menentukan jadwal munas. Munas nanti rencananya akan dimanfaatlan partai orde baru ini untuk memilih ketua umum. Sejauh ini ada dua calon kuat yaitu kubu penantang Bamsoet dan calon pejawat Airlangga Hartanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
