REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Pemkab Banyuwangi terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik hingga ke desa-desa lewat program ”Smart Kampung”. Sejak diresmikan Menkominfo Rudiantara pada Mei 2016, saat ini 189 desa di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu sudah teraliri internet berbasis serat optik atau fiber optik.
”Salah satu indikator Smart Kampung adalah pelayanan publik dengan pendekatan teknologi informasi, selain juga soal pengembangan ekonomi desa dan pengentasan kemiskinan,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Rabu (4/9).
Dengan program itu pula, lanjut Anas, saat ini inovasi tumbuh subur. Desa-desa berlomba menampilkan inovasinya. ”Ini membuat warga desa semakin mudah dan murah dalam mengakses layanan publik. Kami targetkan ini terus meningkat, kami mengeceknya lewat survei kepuasan publik yang dilakukan per enam bulan,” ujar Anas.
Sejumlah inovasi desa pun ditampilkan dalam Festival Kampung Digital, Selasa-Rabu (3-4 September). Festival ini memamerkan berbagai kemajuan desa hasil inovasi berbasis digital. Mulai sektor pelayanan publik, pelayanan kesehatan, hingga ekonomi kreatif.
Salah satu inovasi yang ditampilkan adalah layanan KIOSK milik Desa Kaligung, Kecamatan Blimbingsari, yang memuat layanan data dan informasi tentang kependudukan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan sistem ini, warga bisa melakukan layanan mandiri untuk berbagai keperluan hanya dengan memindai KTP pada perangkat yang disediakan.
Selain itu, ada aplikasi Siap Cantik (Sistem Alikasi Posyandu dengan Pencatatan Elektronik) milik Desa Genteng Wetan, yang memberi kemudahan bagi pengguna layanan khususnya ibu-ibu di kampung-kampung untuk melihat perkembangan kesehatan dan mendapatkan tips dan informasi seputar kesehatan.
Anas mengatakan, Festival Kampung Digital juga menjadi sarana referensi bagi seluruh desa untuk saling mereplikasi inovasi. Itu pula yang dilakukan pada Festival Smart Kampung pada Juli 2019 lalu yang menjadi pestanya inovasi desa berbasis digital.
Saat itu, misalnya juga ditampilkan Sistem Manajemen Desa (SIMADE), inovasi dari Desa Ketapang. SIMADE adalah sistem administrasi kependudukan tersusun rapi, yang membuat waktu pelayanan masyarakat hanya dua menit.
”Dengan SIMADE, pelayanan administrasi tidak sampai dua menit selesai dan siap cetak,” kata Kepala Desa Ketapang, Slamet Kasiyono.
Cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pelayanan bisa dilakukan dengan cepat. Warga yang mengurus dokumen cukup menyerahkan nama dan nomor induk kependudukan (NIK), maka segala keperluan akan segera tercetak.
Misalnya pengurusan surat kematian, petugas cukup mengisi NIK nama warga di form elektronik, maka otomatis lembar dokumen langsung terisi dengan berbagai data primer penduduk lainnya seperti usia, agama, pekerjaan, alamat dan sebagainya.
”Saat mendengar ada warga meninggal dunia. Saya tinggal masukkan NIK, surat kematian langsung tercetak. Saya bawa ke pihak keluarga sambil melayat,” jelas Slamet.
Selain itu, ada inovasi SIMAS Mandiri (Sistem Pelayanan Masyarakat Melayani Sendiri) yang dikembangkan Desa Genteng Kulon. Layanan berbasis self-service itu melayani 27 macam pelayanan administrasi masyarakat dengan mesin otomatis tanpa bertemu petugas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika