REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu gejolak Papua dan Papua Barat mulai mereda. Tidak ada lagi demontrasi besar-besaran yang diiringi dengan kericuhan di sejumlah wilayah Bumi Cendrawasih. Namun demikian, Politikus Partai Demokrat, Andi Arief meminta agar sembarang orang mengumbar penanganan kerusuhan Papua.

Tidak terkecuali dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Andi Arief meminta agar Moeldoko diam sejenak. Hal itu perlu dilakukan agar aparat penegak hukum melakukan tugas dengan baik tanpa ada campur tangan instansi yang bukan berwenang. "Hanya pejabat yang memiliki kewenangan langsung saja yang bicara, Menko Polhukam, Panglima TNI dan Kapolri," ujar Andi Arief saat dikonfirmasi, Selasa (3/9).

Andi Arief menilai Kantor Staf Presiden tidak memiliki kewenangan, sekalipun Moeldoko sendiri adalah mantan Panglima TNI. Moeldoko sendiri pernah mengatakan, dia berharap Amerika Serikat mendukung Indonesia terkait masalah Papua. Terkait hal itu, Andi Arief menduga Moeldoko masih berasa menjabat sebagai Panglima TNI. "Jangan-jangan Pak Moeldoko masih merasa Panglima TNI. Sering ngawur," tutur Moeldoko.

Sebelumnya, Andi Arief juga pernah menyampaikan masalah Papua ini bukan seperti masalah dukung mendukung pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Karena ini ada faktor domestik dan internasional. Meski Papua adalah bagian dari NKRI, tapi fakta bahwa sekarang ada masalah yang tidak gampang, itu adalah masalah bersama.

Andi Arief juga menyebut Papua Nugini atau PNG adalah negara sahabat yang mendukung kebijakan Jakarta terhadap Papua. Hanya saja sejak awal 2015, negara ini mulai mengevaluasi dukungannya hanya karena merasa tidak nyaman kapal-kapalnya ditenggelamkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. "Menteri Susi tidak salah, tapi sejarah lebih dulu ada," tutur Andi Arief. A

Ikuti Whatsapp Channel Republika