REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengundang sejumlah tokoh senior dan tokoh muda asal Papua dan Papua Barat untuk membahas perkembangan situasi terkini di dua provinsi paling timur di Indonesia itu. Pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan serupa yang pernah Wiranto lakukan saat melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat beberapa waktu lalu.
Tokoh-tokoh Papua dan Papua Barat yang diundang, di antaranya adalah Laksda TNI (Purn) Freddy Numberi yang pernah menjabat Menteri Perhubungan di era Presiden SBY, Yorrys Raweyai yang kini menjabat sebagai Anggota DPR, Frans Ansanay, Samuel Tabuni yang disebut sebagai tokoh pemuda dari Nduga, Alfred Papare, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas, Aris Waimuri, dan Robert Kardinal yang juga menjabat Anggota DPR.
Wiranto menekankan, pertemuan selama lebih dari satu jam siang ini tidak diisi dengan saling menyalahkan satu sama lain, melainkan mencari solusi atas ekskalasi situasi di Papua dan Papua Barat pascainsiden di Surabaya dan Malang dua pekan lalu. Ia menyebutkan, para tokoh Papua dan Papua Barat sepakat untuk bersama-sama mendinginkan situasi dan meredam perkembangan yang liar terkait pergerakan di Papua dan Papua Barat.
"Kami sepakat, segera mengakhiri suasana tegang, panas, demo anarkistis ini menjadi kembali tenang, pulih, dan stabil. Dari kondisi itu kemudian kita akan membangun pemikiran baru, akan mengoreksi hal-hal yang salah, akan tambah sesuatu yang kurang agar ke depan pembangunan Papua dan Papua Barat lebih kondusif," jelas Wiranto dalam keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jumat (30/8).
Dalam perbincangan dengan para tokoh Papua dan Papua Barat hari ini, Wiranto juga menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di Papua dan Papua Barat secara masif dan berkelanjutan. Wiranto menekankan bahwa sejak awal memimpin, Jokowi telah menaruh perhatian lebih terhadap pembangunan di Papua dan Papua Barat, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, komunikasi, lapangan terbang, pelabuhan, hingga upaya penyamaan harga komoditas antara Papua, Papua Barat, dengan daerah lain di Indonesia bagian barat.
"Itu bukan proyek mercusuar. Itu proyek yang sudah diperhitungkan untuk sejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat. Saya jamin itu," kata Wiranto.
Artinya, ujar Wiranto, upaya pembangunan di dua provinsi paling timur tersebut sudah berasaskan keadilan dan pemerataan. Ia berjanji, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan, termasuk mengupayakan pemerataan kualitas pendidikan dan memperluas lapangan kerja.
"Selalu kami perbincangkan agar masyarakat Papua dan Papua Barat mendapat perlakuan yang adil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika