REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG— Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan serius mengkaji peluang pindahnya ibu kota Jawa Barat dari Kota Bandung. Menurut Ridwan Kamil, penetapan revisi Perda RTRW Jabar sejumlah proyeksi dan rencana tata ruang provinsi tersebut sudah dimasukkan hingga 2029.
“Di dalamnya (segitiga) Rebana sudah masukkan, penataan jalur transporasi sudah masuk,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Bandung, Kamis (29/8).
Menurut Emil, dalam revisi RT/RW tersebut sudah memasukkan persetujuan wacana perpindahan pusat pemerintahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam waktu tak terlalu lama.
“Untuk dikaji dulu di beberapa lokasi, ada di Tegalluar, Walini, atau (Segitiga) Rebana juga, karena pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan,” paparnya.
Emil mengatakan, masih terpisah-pisahnya kantor pemerintahan Pemprov Jawa Barat di berbagai lokasi di Kota Bandung membuat roda pemerintahan tidak produktif. Oleh karena itu, Emil menargetkan kajian soal ini bisa dilakukan dalam enam bulan ke depan.
“Kajian dilaksanakan enam bulan ke depan, nanti media dikabari lagi. (calon lokasi) terbuka sebenarnya, tapi sementara tiga tempat itu,” katanya.
Semua kemungkinan terkait perpindahan ibu kota Provinsi, kata Emil, butuh kajian yang memdalam. Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko, aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air dan lain-lain. “Tahun depan kita kabari,” katanya.
Saat ini, ada tiga daerah yang mungkin menggantikan Bandung, yaitu Tegalluar Kabupaten Bandung, Segitiga Rebana yang ada di Cirebon, Majalengka, dan Subang, serta daerah perkebunan Walini yang akan dilalui kereta cepat.
Namun, kata dia, semua tengah dikaji kembali apakah ketiga daerah ini memang memadai dari segi luasan lahan, kondisi air, dan risiko kebencanaan.
Emil menilai, Kota Bandung saat ini memang sudah kurang memadai dari segi kelayakan sebagai ibu kota. Karena, Bandung kian padat dan infrastruktur yang ada sudah tidak memadai untuk menampung pertumbuhan masyarakat, maupun mereka yang datang mencari pekerjaan.
"Sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan karena kantornya menclok-menclok di mana-mana jadi tidak produktif," katanya
Sebelumnya, anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jabar, Herlas Juniar, mengatakan masalah pemindahan ibukota provinsi sempat dibahas dalam pembahasan tentang RT/RW.
Menurutnya, pemindahan ibukota provinsi memang harus dikajia secara menyeluruh agar didapat tempat paling pas. "Harus dikaji dulu, mau di Kertajati, Ciwalini atau Tegalluar," katanya.
Menurut Herlas, pada prinsipnya dewan mengakomodasi ada pusat baru. Karena saat ini beban Kota Bandung mungkin terlalu semerawut. Untuk kajian tersebut, dewan menyerahkan ke dinas permukiman kalau memang tetap akan dilaksanakan. "Yang jelas, kita tetap memberikan ruang tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
