Rabu 28 Aug 2019 15:24 WIB

Polisi-Kemkominfo Temukan 32 Konten Provokatif Soal Papua

Tujuan konten negatif adalah untuk membuat Papua terus memanas.

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Teguh Firmansyah
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan tertutup di Mapolda Papua, Jayapura, Papua, Selasa (27/8/2019).
Foto: Antara/Gusti Tanati
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan keterangan seusai menggelar pertemuan tertutup di Mapolda Papua, Jayapura, Papua, Selasa (27/8/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sedikitnya 32 ribu konten yang dianggap provokatif dan bohong (hoaks) terkait situasi di Papua dan Papua Barat dihapus paksa oleh tim gabungan siber Polri. Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN), patroli dunia maya mencatat ada sekitar 1.700-an akun media sosial (medso) yang dituduh penyebar konten-konten negatif tersebut.

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, tim siber gabungan melakukan patroli selama hampir dua pekan sejak 24 Agustus lalu. Laporan sementara sampai 27 Agustus, kata dia, tercatat penyebaran konten yang dianggap provokatif dan hoaks terkait Papua dan Papua Barat, paling banyak beredar lewat jejaring medsos Facebook dan Twitter. 

Baca Juga

Sekitar 70 persen, kata Dedi, penyebaran konten yang dianggap provokatif dan hoaks, dilakukan lewat dua jejaring media tersebut. Kanal Youtube yang menyediakan durasi video bergambar lebih panjang, juga dikatakan marak dijadikan laman penyebar informasi yang dianggap bohong dan provokatif tersebut.

Instagram, jelas Dedi, menjadi media sosial yang paling sedikit dalam penyebaran konten-konten yang dianggap negatif tersebut.  “Konten-konten dan akun ini kita ajukan untuk di-takedown (dihapus atau dibekukan),” kata Dedi, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/8).

Ia menjelaskan, ribuan akun dan konten negatif yang dianggap provokatif dan hoaks itu berhasil diidentifikasi berada di dalam dan luar negeri. Tujuan dan motivasi para pemilik akun dalam penyebaran kabar dan informasi yang dianggap negatif itu, menurut Dedi sama. 

Yakni, untuk membuat situasi sosial dan keamanan di Papua dan Papua Barat semakin bertensi tinggi. Padahal, kata Dedi sebaliknya, sampai Rabu (28/8), situasi keamanan dan lingkungan di provinsi paling timur Indonesia itu berangsur kondusif.

Masyarakat di Bumi Cenderawasih, kata dia, sudah melakukan aktivitas yang normal. “Yang paling penting, situasi dan keamanan di Papua dan Papua Barat, sudah kondusif,” ujar dia. 

Masyarakat Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8) melakukan aksi protes turun ke jalan. Aksi protes tersebut serempak terjadi di sejumlah kota-kota utama. Unjuk rasa itu reaksi dari sikap antirasisme orang-orang di Bumi Cenderawasih atas prilaku diskriminasi dan rasisme yang didapat mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Aksi turun ke jalan warga Papua dan Papua Barat sempat rusuh dengan sejumlah insiden pembakaran.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement