REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Penajam Paser Utara Abdul Ghafur Mas'ud mengaku bersyukur sebagian daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi lokasi ibu kota negara baru. Menurut dia, daerah yang dipimpinnya dan Kaltim secara umum saat ini layak menjadi ibu kota Indonesia.
"Kalimantan Timur itu memang layak karena bukan hanya penduduknya yang sedikit kemudian lahannya luas, bukan hanya itu," ujar Abdul saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (27/8).
Ia mengatakan, Kalimantan Timur menjadi titik tengah Indonesia dan lokasinya strategis di tengah kepulauan yang menonjolkan sektor maritim. Menurut dia, Penajam Paser Utara memiliki transportasi yang sudah memadai baik kendaraan bermotor darat maupun speed boat.
Jalan-jalan dibangun dengan luas untuk menghindari kepadatan kendaraan atau kemacetan. Di samping itu, kata Abdul, ada pembangunan jembatan terpanjang se-Indonesia, yakni 14 kilometer menghubungkan Balikpapan-Penajam Paser Utara, yang sebagian besar berdiri di atas laut.
"Jembatan/tol terpanjang di Indoensia yang akan menyambungkan Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan yang langsung tembus kepada Bandara Internasional Sepanggi," kata Abdul.
Menurut dia, itu bisa menjadi modal Penajam Paser Utara menjadi ibu kota negara. Ia merasa, pemerintah pusat telah mempertimbangkan segala aspek berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan pihak terkait.
Di sisi lain, Abdul baru mengetahui sebagian wilayah Penajam Paser Utara menjadi ibu kota negara baru berdasarkan pengumuman resmi Presiden Joko Widodo Senin (26/8) kemarin. Ia hanya tahu pemerintah pusat tengah melakukan kajian lokasi ibu kota baru di Pulau Kalimantan.
"Saya rasa juga mungkin pemerintah pusat sudah memikirkan hal-hal yang lain, jadi bukan hanya itu saja mungkin ada beberapa aspek yang harus dipikirkan. Jadi dirahasiakan gitu deh," tutur Abdul.
Namun, ia mengaku pemerintah pusat belum menginformasikan kepada pemerintah Penajam Paser Utara untuk membahas lebih lanjut ibu kota baru tersebut. Abdul hanya perlu menunggu koordinasi yang akan dilakukan pemerintah pusat.
"Informasi belum ada, belum, paling mungkin dikabari secepatnya juga. Saya rasa pasti ada jadwal yang sudah dijadwalkan ke pemerintah pusat paling tidak kepada gubernur dan wilayah kami di kabupaten Penajam Paser Utara, tapi kami tinggal menunggu saja," jelas dia.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana akan melakukan diskusi terkait ibu kota baru dengan pemerintah daerah setempat. Kemendagri akan mengundang Pemprov Kalimantan Timur serta Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Mungkin dalam waktu minggu ini akan kami undang Kaltim, kami undang apa, atau kami yang ke sana, bisa jadi," ujar Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (27/8).
Ia mengatakan, ibu kota baru akan menjadi bagian dari daerah otonom Kaltim dan tidak menghilangkan daerah otonom Kaltim. Kemendagri mengusulkan agar ibu kota baru itu merupakan daerah administratif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika