REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya pelaksanaan pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam rapat di Jakarta pada Kamis (21/8) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Gubernur Papua Pegunungan.

Pemilihan Papua Pegunungan sebagai lokasi prioritas didasarkan pada data pemerintah yang menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, mencapai 30,03 persen, serta angka backlog perumahan tertinggi di Papua Raya. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan pembangunan rumah di wilayah tersebut sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Tito Karnavian menjelaskan pembangunan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara di daerah dengan kerentanan tinggi dari sisi ekonomi, keamanan, dan harga bahan bangunan. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan yang solid sesuai aturan. Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah sangat penting untuk menyukseskan program ini.

Pembangunan di Papua Pegunungan menghadapi tantangan besar, seperti masalah keamanan dan biaya logistik yang tinggi. Namun, Maruarar menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan rakyat mendapatkan rumah layak huni. Ia juga menunjuk Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Azis Andriansyah sebagai penanggung jawab teknis program ini.

Untuk memastikan keberhasilan program, rapat susulan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Dirjen Azis Andriansyah. Rapat ini melibatkan Kemendagri, Kantor Staf Presiden, dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk membahas koordinasi lebih lanjut, termasuk penyelesaian status lahan dan anggaran pembangunan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika