REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor DPP Partai Golkar masih dijaga ketat hingga jumat (23/8) siang. Senior Partai Golkar, Darul Siska berharap agar DPP Partai Golkar sadar dengan menarik kebijakannya mengerahkan preman menjaga kantor DPP.
"Masa nggak bisa bikin pleno, malah bikin preman dikerahkan jaga kantor," kata Darul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (23/8).
Ia menyarankan agar DPP Partai Golkar mengajak semua pengurus untuk sama-sama membicarakan masa depan Golkar. Pembicaraan tidak harus soal pergantian kepemimpinan, tetapi terkait hal-hal kepartaian seperti persiapan pilkada 2020 mendatang.
"Bisa bicara semua hal, tapi yang terpenting adalah dari kacamata saya adalah, segera kita berfikir melaksanakan konsolidasi mempersiapkan Golkar untuk menghadapi pilkada 2020," ujarnya.
Terkait ada yang menilai bahwa pleno ada untuk mengganti ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, ia menyebut bahwa hal itu bukanlah substansinya. Menurutnya, hal lain yang lebih substansi adalah bagaimana agar Golkar sukses di pemilu mendatang.
"Agar Golkar mau naik kendaraan Golkar. kalau nggak kan Golkar nggak menarik untuk orang, 'ah ngapain sih dicalonkan oleh Golkar mesinnya nggak bergerak," ucap wakil koordinator bidang kepartaian Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya, ratusan massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mendatangi kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (22/8). Mereka menuntut DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno.
Wakil Ketua AMPG Novel Hilabi sempat bernegosiasi agar pengurus AMPG dan sejumlah pengurus pleno DPP diizinkan masuk ke dalam kantor DPP. Namun, berdasarkan informasi atas perintah Sekjen Partai Golkar, mereka tidak diperkenankan masuk.
"DPP Partai Golkar ini rumah kita. Kenapa AMPG yang jelas merupakan organisasi di bawah Partai Golkar tidak boleh masuk ke DPP Partai Golkar yang katanya rumah kita semua. Ada apa ini? Kita mau masuk rumah sendiri malah dilarang?" ujar Wakil Ketua AMPG Novel Hilabi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika