REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi tidak akan menambah anggota ke dalam koalisi pemerintah. Selama ini, dia mengatakan, belum ada kesepakatan apa pun dalam internal Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Kami harus menunggu apa yang menjadi kesepakatan KIK, apa yang menjadi arahan dan sikap dari pak Jokowi, jadi tentu kami tunggu itu dulu," kata Abdul Kadir Karding di Jakarta, Kamis (15/8).

Dia meminta masyarakat untuk tidak berasumsi menyusul banyaknya pandangan-pandangan terkait KIK. Mantan wakil ketua tim kampanye nasional KIK ini mengatakan, KIK masih belum bisa memastikan apakah akan menerima anggota koalisi oposisi ke dalam koalisi pemerintahan.

"Semua punya peluang diterima atau ditolak karena memang belum ada kesepakatan soal itu, belum ada gambaran jelas soal itu," kata Karding lagi.

Seperti diketahui, Partai Amanat Nasional dan Gerindra disebut-sebut bakal merapat ke dalam koalisi pendukung pemerintah Presiden Jokowi. Sikap serupa belakangan diutarakan Demokarat yang mengaku siap mendukung pemerintah.

Partai Demokrat mengakui jika mayoritas kadernya ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kendati demikian, secara umum partai belum mengambil keputusan.

Demokrat baru bisa akan mengambil keputusan resmi melalui oleh rapat Majelis Tinggi. Disaat yang bersamaan, partai besutan  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga akan terus mengupayakan dengan Presiden Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika