REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik Mochtar Pabottingi, mengatakan ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pilihan sosok menteri di kabinet mendatang menyiratkan banyak hal. Salah satunya, Jokowi merasa ada potensi dirinya bisa disingkirkan lewat agenda amandemen UUD 1945.
Menurut Mochtar, saat Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara tegas meminta jatah menteri di muka umum saat kongres di Bali lalu, sudah menunjukkan adanya friksi. "Itu tidak bagus. Tapi itu sudah menunjukkan friksi di antara mereka. Presiden sudah mulai menunjukkan ketegasannya sebagai presiden, sebagai in charge (penanggungjawab)," ujar Mochtar di Jakarta, Kamis (15/8).
Sikap Jokowi itu dinilainya positif. Dia menyebut, bukannya Jokowi tidak bisa dipegang oleh parpol. Melainkan, karena modal kinerja selama empat tahun telah membangun kepercayaan diri Jokowi. "Dia (Jokowi) berpikir bahwa dia yang mengerjakan ini semua. Dan dia pun telah mencium seperti yang dikatakan tadi, bahwa dia sepertinya mau disingkirkan," ungkapnya.
Mochtar menambahkan sebagaimana yang sudah diungkapkan sejumlah pihak, ada agenda lain di balik amandemen UUD 1945 dan amandemen Garis-garis besar Halauan Negara (GBHN). Agenda tersebut belum secara terang-terangan diangkat. "Ada agenda lain yang sebenarnya tidak diangkat," tuturnya.
Sebelumnya, Megawati memberikan pernyataan terbuka mengenai syarat masuknya PDIP dalam kabinet periode kedua Jokowi. Parpolnya, kata Mega, itu harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet selanjutnya. Hal itu disampaikan Megawati dalam Kongres V PDIP di Bali. "Saya meminta dengan hormat bahwa PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri harus terbanyak," ujarnya.
Sementara itu, pada Rabu (14/8), Presiden Jokowi menegaskan susunan kabinet yang akan membantunya dalam periode 2019-2024 sudah disusun. Menurutnya, daftar kabinet hanya tinggal diumumkan. Jokowi menyebut komposisi menteri terdiri dari 55 persen profesional dan 45 persen dari parpol. Selain itu, ada pula menteri yang berusia di bawah 30 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika