REPUBLIKA.CO.ID, Presiden Dipilih MPR
Bamsoet Dinilai Dorong Mundur Demokrasi
JAKARTA -- Wacana pemilihan presiden kembali menjadi kewenangan MPR dikritik Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo melihat. Menurut Karyono, wacana itu terkesan dipaksakan karena dari berbagai riset dan survei, mayoritas publik tetap menginginkan pemilihan langsung karena selain lebih demokratis, juga transparan.
“Apakah itu kehendak masyarakat atau bukan. Mayoritas responden dalam berbagai survei justru banyak menginginkan pemilihan langsung," kata Karyono kepada wartawan, Selasa (13/8).
Wacana pilpres kembali menjadi kewenangan MPR dicetuskan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Bambang beralasan sistem pemilihan presiden yang berlaku saat ini menghabiskan biaya besar.
Namun menurut Karyono argumentasi Bamsoet yang menyebut pemilihan langsung menimbulkan sentimen SARA tak bisa dijadikan dalih. Karena, ada instrumen hukum lain yang bisa menangani. Tinggal dipertegas saja jika ada perilaku SARA yang merusak, maka aparat hukum bisa bertindak. Adapun soal biaya besar, masih banyak celah lain untuk efisiensi.
“Kemudian soal politik uang, SARA, apa dasarnya juga. Kalau ada kendala di Undang-undangnya, tinggal dipertegas saja dari sisi hukumannya," kritik dia.
Dia menyarankan, para politisi tidak asal bicara tanpa data fakta. Akan lebih baik, usul itu berdasar kajian. Ada ukuran jelas, lebih evisien mana diantara pemilihan langsung atau kembali ke MPR. Dilihat dari ekonomnya, sosialnya, budayanya. Itu penting didahulukan ketimbang membuat kegaduhan.
“Jadi tidak bisa sembarangan. Bila itu semua kajian sudah, baru bisa disampaikan,” tegasnya.
Jangan sampai, pernyataan pemilihan presiden oleh MPR justru kontra produktif dan hanya membuat gaduh dan menuai polemik tak produktif. Sebaiknya politisi justru mengikuti apa yang diinginkan publik. Tak kalah penting, ada evaluasi jelas. Baik dari stakeholder, DPR, tokoh politik, akademisi, lembaga survei. Tidak bisa asal bicara.
Analis politik Jerry Sumampouw juga mempertanyakan wacana Bamsoet karena terlalu buru-buru dan tidak ada urgensinya. Ia curiga, ada motif politik lain. Untuk menaikkan posisi tawar. “Wajar kalau kemudian orang ada kepentingan politik," kata dia ketika dihubungi wartawan.
Karena itu, ia melihat usul itu tak relevan dengan semangat publik yang ingin transparan dalam demokrasi. Karena jika benar diterapkan, sebuah kemunduran politik jika hak pemilihan langsung masuarakat hilang kemudian dialihkan ke MPR yang rentan penyimpangan, seperti pernah terjadi di era Orde Baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
