Kamis 08 Aug 2019 08:16 WIB

Pindah Ibu Kota, Politikus PKS: Kita tak Ingin Tambah Utang

Aboebakar nilai dana Rp 466 triliun sulit dicapai di tengah ekonomi saat ini.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo berjalan di kawasan hutan saat meninjau salah satu lokasi calon ibu kota negara di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsyi meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali terkait rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya pemindahan ibu kota bukanlah ide sederhana

"Pindah ibu kota juga memerlukan anggaran yang besar, setidaknya menurut perhitungan Bappenas memerlukan Rp 466 triliun," kata Alhabsyi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/8).

Baca Juga

Menurutnya angka tersebut sulit dicapai di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ia mencontohkan, BPJS mengalami defisit hingga Rp 28 triliun, bahkan APBN juga mengalami defisit Rp 127 triliun.

"Tentunya kita tidak ingin menambah lagi utang, karena angkanya saat ini telah mencapai Rp 4.034 triliun," ujarnya.

Memang, kata ia, perpindahan ibu kota ada plus minusnya. Namun jangan sampai kebijakan tersebut dipikirkan dengan serampangan yang mengakibatkan lahirnya kebijakan setengah matang.  "Jadi harus dipikirkan secara matang," ujar anggota Komisi III DPR tersebut.

Ia menuturkan pemerintah perlu lebih rasional memikirkan nasib rakyat yaitu dengan lebih fokus menangani persoalan kesejahteraan. Seperti halnya mengurangi pengangguran dan memberikan jaminan ketersediaan. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement