REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) tidak sependapat dengan rencana mendatangkan rektor dari luar negeri atau asing. Rencana yang diutarakan Menristekdikti Mohamad Nasir itu dinilainya merugikan kepentingan bangsa.
"Seorang rektor harus sangat paham dan mengimplementasikan Pancasila secara utuh. Kalau jabatan rektor diisi orang luar dia tidak akan paham dengan pengamalan pancasila. Jadi FKDB tidak ssetuju dengan rencana itu," kata Ketua umum FKDB Ayep Zaki Kamis (1/8).
Lembaga pendidikan dari mulai pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi harus mengacu dan mengimplementasi 4 pilar. Lebih khusus pada Pancasila dan NKRI. Sehingga semua tenaga pengajar terutama Kepala sekolah dan rektor harus memahami apa yang terkandung dalam Pancasila.
Ketua Koper Jomin Ayep Zaki dan Cawapres KH Ma'ruf Amin.
Masih menurut Zaki, akan rentan jika perguruan tinggi dijabat oleh seorang rektor yang berasal dari luar negeri. Di Indonesia ini, lanjut Zaki kita mempunyai banyak orang yang mampu dan punya kapasitas untuk menjadi rektor.
"Perguruan tinggi adalah dunia pendidikan tempat menimba ilmu anak-anak generasi bangsa. Mau jadi apa kalau rektornya dari luar negeri," pungkasnya.
Sebelumnya, Menristekdikti Mohamad Nasir menyatakan wacana ini bertujuan agar PTN RI bisa menembus 100 besar peringkat dunia.
"(Kita nanti tantang calon rektor luar negerinya) kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item," kata M Nasir, sebagaimana dikutip dari situs Setkab, Rabu (31/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
