REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terlalu ambil pusing dengan berbagai manuver partai-partai mantan Koalisi Adil-Makmur yang kini berusaha masuk dalam koalisi Indonesia Kerja Jokowi-Maruf Amin atau KIK plus. PKS menegaskan, apa pun manuver Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN untuk gabung ke Jokowi-Maruf Amin, posisi PKS akan tetap menjadi oposisi.

"Bagi kami menjadi oposisi jauh lebih konstruktif dan bermartabat," kata Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf kepada wartawan, Selasa (30/7).

Menurut dia, jika peluang Gerindra atau Demokrat atau bahkan PAN akhirnya masuk koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, tentu itu hak masing-masing partai dan Jokowi sebagai presiden. PKS tidak bisa memaksa partai-partai tersebut, tetap bertahan menjadi oposisi walaupun Koalisi Adil Makmur sudah dibubarkan.

"Bagi PKS sendiri menjadi oposisi tidak ada masalah karena oposisi itu juga bermartabat dan sangat konstruktif bahkan dijamin dalam konstitusi, serta sangat dibutuhkan demi sehatnya demokrasi," ujarnya.

Apabila sinyal Partai Gerindra merapat makin jelas, mendapatkan lampu hijau dari Jokowi, PKS tentu kehilangan rekan oposisi yang telah bersamanya lima tahun sejak pemerintahan awal Jokowi. Namun, hal itu bukan berarti PKS tidak siap bila harus oposisi sendirian, melihat PAN dan Demokrat pun masih berharap merapat ke Jokowi.

Ia menjelaskan, PKS sudah terbiasa diluar pemerintahan, bahkan kalau PKS harus sendirian di luar pemerintahan juga tidak masalah. "Jadi, kalau PKS oposisi sendirian ya, kami sudah pernah lakukan pada 2014 lalu, biasa saja," ujar Al Muzzammil.

Dalam sepekan terakhir Partai Gerindra mulai mendapat sinyal dari PDIP, sebagai partai pendukung utama Jokowi untuk bergabung ke Jokowi. Partai Gerindra disebut ingin mendapatkan posisi ketua MPR, walaupun langkah Gerindra ini mendapatkan resistansi oleh parpol lain di KIK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika